HARIANHALMAHERA.COM– kekesalan sejumlah anggota DPRD Halmahera Utara (Halut) terhadap sikap ketua dewan, Christina Lesnussa, akhirnya tak dapat diredam lagi. Mereka pun rame-rame suarakan mosi tidak percaya terhadap politisi srikandi Golkar tersebut, menyusul retentan ulahnya yang tak sesuai lembaga dewan.
Puncak kemarahan fraksi tersebut pun diluapkan dalam rapat internal yang digelar, Rabu (29/4) kemarin, dimana 6 fraksi masing-masing fraksi Demokrat, PDIP, NasDem, PAN, Gerindra dan Kesatuan Bangsa kompak suarakan pemberhentian sementara Christinas Lesnussa dari kursi Ketua DPRD, sementara fraksi Gelombang Rakyat dan Golkar memilih menahan diri alias bersikap abstain, sembari menyatakan menunggu proses di Badan Kehormatan (BK).
Tak hanya itu, 6 fraksi pun secara terang-terangan mengeluarkan ancaman keras bahwa jika Christina masih tetap memimpin agenda kedewanan, maka mereka tak segan-segan melakukan walk out massal sebagai wujud protes. “Ini murni aspirasi kolektif dan sah secara politik. Keputusan ini harus dihormati,”geram, Fahmi Musa, anggota DPRD Halut dari Fraksi Kesatuan Bangsa.
Politisi PKB ini juga menyebut bahwa mosi ini lahir dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Christina yang dinilai membuat gaduh dan tidak menjalankan fungsi strategis sebagai ketua DPRD.
“Ini bukan suara satu dua orang, tetapi puluhan anggota DPRD merasakan hal yang sama. Kalau ingin lembaga ini berjalan normal, sebaiknya legowo mundur,”sarannya.
Fahmi pun menepis isu intervensi politik antar partai, sebab gerakan ini murni lahir dari dalam lembaga akibat minimnya pelibatan anggota dalam keputusan penting dan sikap tidak paham ketua DPRD dalam menjalan tugas.
Senada disampaikan oleh Jumar Mafoloi, anggota DPRD Halut dari fraksi PAN, itu pun mendesak BK bergerak cepat tindaklanjuti keresahan anggota parlemen tersebut agar konflik ini tidak berlarut dan merusak kinerja lembaga. “Ini hak politik kami. BK harus segera proses, dan kami akan kawal sampai tuntas,”tegasnya.
Jumar menegaskan bahwa struktur pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga roda kelembagaan tetap bisa berjalan tanpa ketua.”Kalau tetap memimpin, kami pastikan walkout,”ancamnya.
Sementara sorotan paling keras datang dari fraksi Demokrat melalui Janlis G. Kitong. Betapa tidak, mantan Ketua DPRD Halut ini secara terbuka menilai kepemimpinan Christina telah merusak wibawa lembaga. “Sejak DPRD Halut berdiri, baru kali ini lembaga seperti ini diobok-obok. Bahkan isi dokumen APBD saja tidak dikuasai. Mau bernegosiasi apa dengan eksekutif?,”kesalnya.
Janlis pun menyebutkan bahwa dalam waktu 19 bulan belakangan ini DPRD Halut telah mengalami kemunduran serius, bahkan buntut gaya kepemimpinan dewan saat ini telah mempermalukan institusi DPRD. “Di internal saja tidak paham, apalagi komunikasi keluar. Ini mempermalukan lembaga, dan Demokrat memastikan tidak akan menghadiri rapat paripurna jika Christina tetap memimpin,”tegasnya.
Sikap tegas juga disuarakan fraksi NasDem, PDIP, dan Gerindra yang ikut memperkuat barisan mosi tidak percaya terhadap Christinas. Sementara fraksi Golkar memilih lebih hati-hati, yang mana melalui Karwanto Hohakay, menyampaikan bahwa persoalan ini masih berada dalam ranah etik, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme Badan Kehormatan. Meski demikian, Golkar mengakui kasus ini merupakan persoalan serius yang tak bisa diabaikan.”Ini harus disikapi dengan kepala dingin. BK punya kewenangan menjaga marwah lembaga,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Halut, Romeo Lindan, memastikan pihaknya segera memanggil Christina Lesnussa untuk klarifikasi sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi. “Kami akan kaji dan sampaikan hasilnya ke pimpinan dan seluruh anggota DPRD,”katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Cristina Lesnussa belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.(cal)
