HARIANHALMAHERA.COM– organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Halmahera Utara menilai sikap Bupati Frans Manery, terhadap sejumlah pejabat Pemkab Halut yang saat ini tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tidak adil. Pasalnya, dari sejumlah pejabat yang dipanggil tersebut ternyata hanya sebagian yang dinonjob, sementara lainnya dimanjakan alias tak diberi disanksi.
Ketua GMNI Cabang Halut, Wilson Musa, menyampaikan bahwa sikap Bupati Halut terhadap sejumlah pejabat pemda Halut tersebut tentu ada yang sesuatu sengaja disembuyikan untuk mengamankan kenpentingan tertentu.
“Dari sejumlah pejabat pemda Halut yang panggilan KPK, ternyata hanya sebagian yang telah di nonjon oleh Bupati Frans, sementara lainnya masih tetap aktif seolah tidak bermasalah,”katanya, Jumat (16/8).
Wilson pun menyebutkan bahwa beberapa pejabat Pemda Halut diduga terlibat dalam kasus korupsi yang dilidik KPK tetapi tidak diberhentikan dari jabatan usai diperiksa adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kadis Tata Ruang dan beberapa PNS di DPRD Halut.
“Ada semacam ketidakadilan atau pilih kasih yang dilakukan oleh Bupati Halut terhadap pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi dan dipanggil KPK. Sikap Bupati Frans ini tentu akan menjadi bom waktu untuk hancurkan diri sendiri,”tandasnya.
“Kami meminta KPK agar dapat menyelidiki kasus yang saat ini masih berkembang di wilayah Halmahera Utara, karena sudah pasti ada sejumlaj pejabat yang terlibat,”pintanya.(sal)
