HARIANHALMAHERA.COM– Status enam desa yang masih Tarik menarik antara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar), diprediksi akan menjadi persoalan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, ke dua daerah sama-sama menggelar hajatan lima tahunan itu.
Kekhawatiran itu diungkap pengamat hukum Universitas Hein Namotemo (Unhena) Gunawan. Menurutnya, persoalan tapal batas sejatinya sudah tuntas secara dejure. Hanya saja terkesan tidak dipatuhi. “Lihat saja gelaran Pilgub, Pilpres, dan Pileg, kemarin. Saya khawatir saat pilkada akan menimbulkan persoalan,” katanya, kemarin.
“Sebenenarnya kalau secara hukum, enam desa ini sudah punya kekuatan hukum tetap, tinggal Pemprov Malut bersama Pemkab Halbar dan Halut melakukan sosialisasi saja secara detail. Sayangnya hal ini tidak dilakukan, ada apa?” tanyanya.
Menurutnya, apabila masalah enam desa tidak diantisipasi sejak dini, maka dikhawatirkan akan memicu stabilitas daerah yang dampaknya akan merugikan semua pihak. “Padahal kita semua berharap, pesta demokrasi kali ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib,” imbuhnya.
Gunawan menambahkan, sengketa tapal batas Halbar-Halut yang sangat lama hingga benar-benar menyusahkan masyarakat setempat, tidak terlepas dari kelemahan Pemprov Malut. “Sebagai mediator pemprov gagal menyelesaikan masalah,” pungkasnya.(dit/fir)
