HARIANHALMAHERA.COM–Inspektorat Kabupaten Halut akan melakukan pemeriksaan terkait dengan anggaran Covid-19 tahun anggaran 2020 yang ada di desa. Bahkan, kabarnya sudah ada beberapa laporan yang sementara dalam kajian. Jika ditemukan ada kejanggalan, maka Inspektorat akan melakukan pemeriksaan.
Diketahui, refocusing anggaran tidak hanya dilakukan pemerintah daerah lewat APBD. Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemic covid-19 juga dilakukan di semua desa lewat APBDes. Jumlah yang dialokasikan untuk penanganan covid-19 setiap desa, terinformasi sama jumlahnya, yakni Rp 100 juta. Jika dikalikan dengan 196 desa, maka ada Rp 19,6 miliar anggaran desa untuk covid.
Kepala Inspektorat Halut Tonny Kappuw saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini sudah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan anggaran Covid-19. Sementara ini laporan tersebut masih dikaji oleh pihak Inspektorat. Jika bermasalah, maka akan dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja, kata Tonny, dalam mekanismenya, Inspektorat akan memprioritaskan pemeriksaan anggaran Covid di desa sesuai dengan laporan yang ada. Untuk desa yang lain, Inspektorat melakukan pemeriksaan menggunakan skala prioritas di akhir masa jabatan kades. “Jadi untuk 54 desa yang akan Pilkades nantinya, pasti akan diperiksa pengelolaan keuangannya. Termasuk penggunaan anggaran covid,” ucapnya.
Inspektorat, lanjutnya, akan mulai melakukan pemeriksaan setelah tahapan penjaringan calon kades. Karena saat ini Inspektorat masih memantau keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga beberapa desa yang keuangannya bermasalah sesuai dengan hasil kontrol Inspektorat di Siskeudes, akan diseriusi. “Kami pantau dulu lewat Siskeudes, agar kami mudah melihat keuangan desa yang dibelanjakan,” tutupnya.(cw/fir)
