HARIANHALMAHERA.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut kembali memanggil perwakilan Pertamina dan pemilik SPBU di Halut, kemarin. Pemanggilan ini terkait dengan belum normalnya kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), menyusul masih terciptanya antrean panjang di SPBU.
Herannya lagi, proses pembelian BBM di SPBU saat ini sudah dikawal aparat kepolisian maupun pegawai dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Halut. DPRD menduga, masih ada penimbunan. Dikhawatirkan, terjadi kelangkaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Pertamina dan SPBU dipanggil untuk dimintai pandangan terkait dengan masih terjadinya kelangkaan BBM saat ini. DPRD meminta agar pihak Pertamina dan SPBU jangan menimbun BBM karena sudah menjelang natal dan tahun baru (Nataru),” kata Fahmi Musa, anggota Komisi II, kemarin.
Dia menyebut, dalam pertemuan tersebut DPRD meminta kepada distributor SPBU mengubah skema tata kelola distribusi ke konsumen, dengan memprioritaskan transportasi umum untuk mencegah kelangkaan BBM. Kemudian memperketat pengawasan penyaluran BBM dengan membawa galon. Batasi distribusi BBM keluar Halut oleh SPBU.
“Kami meminta agar SPBU jangan lagi membawa minyak keluar Halut. Karena sekarang ini stok BBM di Halut lagi mengalami kendala. SPBU juga jangan lagi melayani masyarakat yang membawa galon. SPBU harus melayani kendaraan, agar tidak terjadi antrian panjang,” jelasnya.
Ditambahkan Fahmi, DPRD juga meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM ke SPBU. Menurutnya, DPRD menduga ada yang bermain di balik kelangkaan BBM saat ini. Karena itu harus dievaluasi seluruh para distributor.
“Karena setiap periodik kuota BBM terus naik, namun masih juga terjadi kelangkaan. Pertamina harus memperketat ketika menyuplai BBM ke SPBU, sehingga tidak ada permainan BBM. Jika Pertamina hanya diam dengan kondisi saat ini, maka akan terjadi kelangkaan sampai pada akhir tahun,” tegasnya.
Di sisi lain, pertemuan tersebut terkesan mengulang pertemuan pada 16 November lalu. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut jelas bahwa kelangkaan BBM akibat adanya peralihan sebagian kuota BBM jenis pertalite ke Pertamax. Ditambah aksi borong, baik melalui jerigen maupun kendaraan yang tangki BBM sudah dimodifikasi.
Sebagaimana kata Kepala Depot Pertamina Tobelo, Hakim, saat pertemuan lalu, bahwa pihak Pertamina beberapa bulan terakhir ini menyalurkan BBM berdasarkan permintaan yang ada untuk mengakomodir semua SPBU. “Untuk ketersediaan stok BBM sampai dengan saat ini masih ada untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui SPBU,” katanya.
Soal kelangkaan, Hakim justru meminta pemkab menindak penyelewengan BBM yang terjadi. Alasannya Pertamina tidak mengawasi jalannya penyaluran BBM di tiap-tiap SPBU sampai teknik penjualan kepada masyarakat. “Jika ini terjadi (kelangkaan, red) maka SPBU yang harus bertanggung jawab,” terangnya.
Terkait pembelian lewat jerigen, Hakim saat pertemuan lalu sudah mengusulkan agar membatasi penjualan BBM ke pengecer. “Jika hanya menjual di depot-depot (pengecer) sudah harus dibatasi. SPBU harus melihat jika memberikan BBM karena kebanyakan orang yang membeli BBM hanya memenuhi kepentingan pribadi,” jelasnya.
Wakil Direktur SPBU Wosia Widiyadi, saat itu menyebutkan BBM jenis pertalite yang paling banyak dibeli, biasanya di kisaran 23 sampai 25 ton per hari. Tetapi mengalami perubahan untuk dialihkan ke Pertamax, sehingga jumlah BBM jenis pertalite dan pertamax 10 ton tiap jenis per hari. “Penurunan penyaluran BBM pertalite ini yang pada akhirnya stok BBM kosong,” ujarnya.
Salah satu solusi terkait izin penjualan BBM eceran di warung, sampai saat ini belum ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Padahal saat rapat, Kepala DPMPTSP Muhlan Ando, menyebut pemerintah akan mengaturnya. Penjualan BBM di luar SPBU harus memiliki izin.(cw/fir)
