HARIANHALMAHERA.COM– Selain pertemuan Komisi II bersama Dinas Pertanian (Distan) Pemkab Halut, ternyata dihari yang sama, kamis (25/5), Komisi III DPRD Halut juga memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat untuk mengevaluasi penyerapan anggaran tahun 2023 sekaligus menanyakan progres pekerjaan kegiatan fisik yang sudah direalisasi.
Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf, mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Kepala Dinas PUPR tersebut untuk memastikan program-program yang sudah masuk dalam APBD tahun 2023 dan sudah beberapa kegiatan yang direalisasi.
“Dalam rapat ini kami tanya ada tiga pokok kegiatan yang melekat di bidang mana, lokasi kegiatan dan pemenang tender atau jenis kegiatan seperti apa, tiga kegiatan ini hanya semata-mata bagaimana kita melakukan pengawasan yang efektif,”katanya.
Selain itu lanjut politisi Hanura ini, pihaknya juga mengingatkan kepada Dinas PUPR Halut agar pengawasan internal dalam hal ini adalah PPK harus benar-benar melakukan monitoring sampai pada tingkat papan proyek, karena kebanyakan kontraktor yang mengerjakan proyek tidak memasang papan proyek di lokasi pekerjaan.
“Salah satu tujuan dari pemasangan papan proyek ini agar kita juga bisa mengetahui pagu anggaran dalam proyek tersebut, bukan hanya kami DPRD, masyarakat pada umumnya juga harus tau jumlah anggaran. Masih banyak kontraktor yang lalai dan hal-hal semacam ini PPK di dinas tersebut harus tegas,”tandasnya.
Realisasi suatu pekerjaan lanjutnya, selain tepat waktu tentu pekerjaan juga harus di sesuai dengan SOP dan berkualitas, terutama material yang digunakan harus benar-benar berkualitas, karena beberapa proyek yang ditemukan DPRD tidak sesuai standar.
“Materialnya harus benar-benar sudah di uji, karena percuma jika pekerjaan itu selesai tepat waktu tetapi kualitasnya tidak bagus,”ujarnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Halut, Ikram Baba, menuturkan bahwa program fisik di PUPR terdapat sebanyak 240 paket yang termuat dalam APBD tahun 2023, namun saat ini program fisik baru 62 paket yang sudah dikontrakan akan tetapi belum dibayar oleh Pemda Halut ke pihak ketiga walaupun progres pekerjaannya sudah mencapai 50 persen.
“Untuk program yang lain sementara mau di tender sebanyak 20 lebih, dan itu kami sudah serahkan ke Dinas ULP, tinggal mereka yang melanjutkan untuk di berikan ke pihak ketiga,”ungkapnya.
Mantan Kadishub Halut ini pun menambahkan bahwa untuk tahun 2023 ini PUPR Halut upayakan semua pekerjaan selesai tepat waktu sehingga tidak terbawa sampai pada tahun depan.
“Dari 62 paket yang sudah di tender ke pihak ketiga ini sebenarnya tidak uang muka yang diberikan oleh Pemda, bahkan pihak ketiga menggunakan uang pribadinya untuk jalankan program,”pungkasnya.(sal)
