HARIANHALMAHERA.COM– satu per satu kasus dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Malut Utara telah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah OTT Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba, lembaga anti rasuah ini dikabarkan tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi anggaran program hibah santitasi tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
Informasi penyelidikan anggaran hibah program sanitasi 2022 oleh KPK itu diketahui media ini setelah mendapatkan Salinan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor: Sprin.Lidik-122/Lid.01.00/01/11/2023 tanggal 02 November 2023.2. Bahkan, rencananya penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap para oknum-oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut dalam pekan depan dalam bulan Maret 2024.
Rencana pemeriksaan terhadap pihak terlibat itu menyusul adanya surat nomor : R-413/Lid.01.01/22/02/2024 perihal permintaan keterangan, dimana mereka yang akan dipanggil KPK untuk jalani pemeriksaan nanti adalah ketua tim pelaksana program hibah sanitasi tahun anggaran 2022.
KPK juga dikabarkan telah agendakan pemanggilan terhadap oknum ketua partai sekaligus anggota DPRD Halut aktif untuk klarifikasil dan didengar keterangannya mengenai dugaan gratifikasi alias penerimaan hadia atau janji oleh penyelenggara negara.
Oknum anggota DPRD Halut tersebut disebut menerima hadia berupa uang dari program sanitasi tersebut ratusan juta yang diberikan secara bertahap, dimana pada tanggal 22 April 2022 telah diberikan senilai Rp 95.800.000 kemudian yang terakhir pada 26 April 2022 sebesar Rp 80.000.000.(sal)
Oknum anggota DPRD Halut yg menerima hadia uang ratusan juta rakyat meminta agar cepat di tangkap n di hukum seberat-beratnya.agar menjadi pembelajaran bagi yg lain.ini ada dugaan Bupati n anggota DPTD sebagai penyelenggara pemerintahan patut di telusuri decara mendalam karena penyalagunaan uang Negara keluar dari kas bendahara daerah atau dalam bentuk lsinnya semua bemuara pada pimpinanan tertinggi. ini sebuah pikiran tokoh Politik Halut. Trims!
Oknum anggota DPRD Halut yg menerima hadia uang ratusan juta rakyat meminta agar cepat di tangkap n di hukum seberat-beratnya.agar menjadi pembelajaran bagi yg lain.ini ada dugaan Bupati n anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan patut di telusuri secara mendalam karena penyalagunaan uang Negara keluar dari kas bendahara daerah atau dalam bentuk lsinnya semua bemuara pada pimpinanan tertinggi. ini sebuah pikiran tokoh Politik Halut. Trims!