HARIANHALMAHERA.COM–Komisi III DPRD Halmahera Utara meminta Pemerintahan FM-Mantap (Frans Menery dan Muchlis Tapi-Tapi) segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan keresahan petani kopra soal anjloknya harga kopra. Pasalnya, penurunan tersebut terjadi ditengah harga bahan kebutuhan pokok (bapok) terus melambung tinggi ditambah rencana Pemerintah Pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Harga kopra yang sebelumnya di angka sebesar Rp.12 ribu sampai Rp.13 ribu/kg telah turun drastic menjadi Rp.6 ribu/kg. Turunnya tentu meresahkan para petani kelapa, karena jika dipaksakan mengelola maka tidak seimbang dengan biaya kerja alia rugi lebih besar.
Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf, mengatakan, anjolknya harga kopra tersebut tidak terlepas dari mekanisme pasar sehingga DPRD pun tidak bisa ikut intervensi pengaruhi harga. “Turunnya harga kopra ini, karena hokum pasar sendiri, contohnya harga beli di tingkat penampungan stok besar di Tobelo turun, karena memang harga jual antara pulau di Surabaya atau Manado, khususnya industri penerima bahan baku minyak goreng juga turun,”katanya, rabu (31/8).
Namun masalah tersebut menurut politisi Hanura ini, ada salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan Pemkab Halut untuk menstabilkan harga, yaitu mendatangkan investor yang bergerak dibidang pelohan bahan baku kelapa seperti perusahan bimoli PT. NICO yang saat ini mulai beroperasi di Tobelo Selatan.
“Artinya jika penyangga atau pembeli kopra lebih dari satu maka kemungkinan besar pasar akan sehat. Kondisi seperti ini harus menjadi pengetahuan umum sehingga tidak menyalahkan pihak pemerintah atau DPRD,”ujarnya.
Tentunya lanjut Sahrli, Bupati Halut harus membujuk investor untuk berinvestasi ke Halut seperti yang dilakukan PT. NICO saat ini, sebab jika ada perusahan industry lebih dari satu maka akan memungkinkan terjadinya stabilisasi harga kopra. “Harus ada tambahan investor dibidang pengolahan bahan baku kelapa sehingga ada kesimbangan harga,”tuturnya.(sal)
