HARIANHALMAHERA.COM–Penyusunan master plan Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Halut mulai dibahas, kemarin. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tahap I, diharapkan daerah sudah mulai mempersiapkannya, salah satunya dukungan anggaran.
Bimtek yang digelar di Greenland Hotel, dihadiri Kasubdit Perekonomian Kominfo, Siswoko. Dalam pemaparannya, disebutkan program ini merupakan tindak lanjut atas suksesnya pelaksanaan 100 kota cerdas yang dilalui dan dicapai pada tahun 2019.
“Proses perjalanan Kota Cerdas atau Smart City ini sebenarnya dimulai dari 2017 sebanyak 25 kota yang sudah melaksanakannya. Kemudian pada 2018 sebanyak 50 Kabupaten/Kota, dan di 2019 merupakan capaian akhir dan merupakan capaian utama 100 kota,” katanya.
Untuk tahun 2020, lanjutnya, dimulai kembali sehingga pada 2021 dilaksanakan untuk mengevaluasi semua kegiatan Smart City demi suksesnya program Smart City di Indonesia pada umumnya. “Pilihan Kota cerdas bukan hanya semata-mata memilih tetapi berdasarkan beberapa kriteria yang dipakai sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan teknis yang sesuai dengan syarat demi terwujudnya kota cerdas, di antaranya anggaran yang melekat pada daerah,” terangnya.
“Kesiapan aparatur Pemerintah, masyarakat bahkan kesiapan Pemkab, ini sangat bagus buat Kabupaten Halut akan dilaksanakan dan mendapatkan status Kota Smart City,” sambungnya.
Disebutkan, dari 48 Kabupaten/Kota, Halut termasuk dan merupakan kelompok yang kelima dalam program Smart City dan yang terakhir berada di ibu Kota negara baru bahkan kabupaten lain di sekitarnya. “Mudah-mudahan proses bimtek dilaksanakan sampai tuntas. Diharapkan partisipasi masyarakat dan dukungan stakeholder dibutuhkan untuk memberikan sebanyak-banyaknya informasi untuk tim teknis penyusunan master plan Kota Cerdas,” ucapnya.
Sementara, Bupati Halut Ir Frans Manery mengatakan Smart City merupakan sebuah kota pemberdayaan yang merupakan keterpaduan antara sumber daya manusia, sosial, serta sarat dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih lanjut.
Pengembangan Kota Cerdas harus dimulai dari pengembangan sumber daya manusia yang konsisten dan memiliki tanggung jawab terhadap disiplin waktu. Itu yang sangat perlu khusus penyelenggaraan pemerintahan dan semua stakeholder yang ada. “Atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Kementerian Kominfo yang telah memilih Halut berada dalam satu penerapan kota Cerdas,” ucapnya.
Frans menitipkan beberapa hal yang perlu menjadi masukan bagi tim teknis, bahwa kegiatan penyusunan master plan harus dilaksanakan dengan serius. “Jangan setengah-setengah, sehingga diharapkan kepada semua penyelenggaraan pemerintah hentikan pola kerja yang santai, duduk, perlu serius dalam kerja dan disesuaikan dengan kondisi pandemi,” tegasnya.
Disentil terkait dengan jaringan internet, bupati mengatakan bahwa untuk Wi-Fi, Pemkab belum terpikirkan hal itu. Program Smart City ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan Pemkab kepada masyarakat dengan memadukan antara infrastruktur teknologi dan sumber daya Aparatur Sipil atau stakeholder yang ada, sehingga komunikasi dan informasi bisa diakses dengan cepat. “Pemerintah menyediakan fasilitas seperti CCTV di beberapa titik dalam pusat kota, dan fasilitas internet lainnya secara berbayar,” katanya.
Diketahui, program Smart City masih akan melalui tahap bimtek sebanyak empat kali. Program ini kemungkinan baru bisa dijalankan tahun depan. Untuk anggaran sendiri, pemerintah daerah dalam hal ini APBD bekerja sama dengan pemerintah Pusat.
“Harapan kedepannya, masyarakat sudah siap dengan perkembangan teknologi serta semoga dengan program Smart City ini, masyarakat bisa lebih Smart dalam mengakses informasi dan menggunakan sosial media serta bersama mengurangi hoaks,” pungkas Frans.(cw/fir)
