HARIANHALMAHERA.COM– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) akhirnya respon aspirasi para tenaga kesehatan (Nakes) kontrak RSUD Tobelo soal hak berupa gaji mereka yang tak kunjung dibayar selama beberapa bulan. Pihaknya pun agendakan dalam waktu dekat akan memanggil manajemen RSUD Tobelo, untuk dimintai penjelasan terrkait masalah tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Halut, Irwan Djam, mengaku bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari para tenaga kontrak yang belum menerima hak mereka selama beberapa bulan terakhir, sehingga akan menindaklanjuti, karena masalah ini sangat memprihatinkan.
“Ini menyangkut hak dasar para tenaga kesehatan. Jangan sampai pelayanan publik terganggu hanya karena keterlambatan pembayaran gaji,”katanya, Kamis (26/6).
Rencananya lanjut politisi PDIP ini, bahwa Komisi III DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak RSUD Tobelo dalam pekan ini yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas penyebab utama keterlambatan pembayaran gaji serta meminta langkah-langkah yang akan diambil oleh RSUD.
“Kami ingin pastikan bahwa jangan hanya alasan klasik soal anggaran. Kalau memang ada kendala teknis atau kebijakan, sampaikan dengan transparan. Kami akan bantu mencari jalan keluar,”ujarnya.
Irwan menambahkan bawha Komisi III juga berencana menghadirkan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Halut dalam rapat tersebut agar dapat diperoleh solusi menyeluruh dan segera.
“DPRD Halut tentu berharap agar pihak RSUD Tobelo menunjukkan itikad baik dan segera menyelesaikan persoalan ini demi menjaga stabilitas pelayanan kesehatan di daerah,”pintanya.
Sementara itu, sejumlah tenaga kontrak di RSUD Tobelo mulai menyuarakan kekecewaan mereka dan mempertimbangkan aksi mogok kerja jika gaji tak juga dibayarkan dalam waktu dekat.(cal)
