HARIANHALMAHERA.COM– ratusan nelayan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Senin (5/7), terpaksa geruduk kantor DPRD. Mereka melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan jenis solar yang sudah tiga bulan belakangan tak kunjung didapat.
Dalam aksi tersebut, para nelayan pun mengakui bahwa kesulitan mendapatkan BBM subsidi telah berdampak buruk pada mereka, yakni tidak dapat keluar mengais reziki hingga membuat pendapatan mereka menurun drastic lantaran tak bisa keluar beraktivitas tangkap ikan di perairan yang jauh.
Korlap aksi, Takdir Barakati, dalam orasinya mengatakan, nasib nelayan selama ini terkendala dengan kebutuhan BBM, apalagi dengan dinaikannya harga BBM membuat nelayan kecil kesusahan hingga mengalami penurunan pendapatan.
“Kementrian Kelautan dan Perikanan telah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi BBM kepada nelayan sebagai bentuk meringankan beban nelayan, namun hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan penimbunan BBM, karena hal ini lah kami meminta kepada Pertamina, SPBUN dan DKP Halut agar menata kembali BBM bersubsidi ini dan mendesak Polisi agar segera menangkap pelaku Penimbunan BBM yang menyusahkan nelayan,”katanya.
Selain itu lanjut Takdir, meminta agar izin pengoperasian SPBUN di Pelabuhan TPI tidak dipersulit oleh Pertamina dan DKP Halut sehingga nelayan tidak mengalami penderitaan. “Seharusnya pemerintah tidak boleh diam dan wajib hadir untuk mencarikan solusi bagi nelayan,”ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Pertamina dalam penyampaian didepan para nelayan mengatakan, izin operasi SPBUN TPI sebenarya sudah habis sejak tanggal 31 Mei 2024, sehingga kalau pasokan BBM di TPI dipaksakan maka Pertamina sudah tentu melanggar aturan. “Jadi sementara kita pindah pasokan BBM jenis pertalite ke SPBU Wari dan untuk solar dipindahkan ke Posi-posi,”ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Halut, Irham Hakim, menambahkan bahwa DPRD pastinya menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan nelayan dengan mendesak pihak Pertamina dan Pemda untuk memberikan pelayanan pada nelayan. “Kami juga akan panggil DKP Halut dan Pertamina untuk mencarikan solusi yang secepatnya agar mengurangi derita nelayan Halut,”pungkasnya.
Sementara itu dalam aksi HNSI Halut itu terdapat 4 poin tuntutan yang disampaikan ke DPRD Halut, yakni meminta kepada pertamina, DKP dan SPBUN agar transparansi soal kuota BBM bersubsidi. Mendesak pihak Pertamina, Pemda Halut agar mempercepat penyaluran BBM bersubsidi jenis solar selambatnya 12 Agustus 2024.. Meminta kepada pihak Pertamina, Pemda Halut agar menaikan kuota BBM sebanyak 200 ton sesuai dengan kebutuhan nelayan yang beroperasi di pelabuhan TPI Tobelo dan mendesak DPRD Halut agar dapat mendorong persoalan ijin SPBUN yang belum diselesaikan.(sal).
