HARIANHALMAHERA.COM–‘Nyanyian’ Camat Galela Muhammad Kacoa akhirnya ditanggapi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Halut Yudhiahart Noya. Dia menyebut, yang bersangkutan (camat) akan dipanggil karena dinilai tidak paham etika birokrasi.
“Dalam birokrasi manapun jika ada kekeliruan antara bawahan dengan atasan, tentu melalui koordinasi dan evaluasi, bukan mengomentari atasan melalui saluran media. Ini namanya tidak beretika. Saya akan panggil Camat Galela soal ini,” tegas Noya, sapaan akrab Yudhiahart Noya.
Ditegaskan, dalam etika birokrasi seorang ASN sangat tidak etis untuk membuat pernyataan apalagi pembohongan publik. Apa yang disampaikan terkait ASN belum gajian selama tiga bulan, itu tidak benar.
“Terkait dengan informasi yang disampaikan Camat Galela itu pembohongan publik. Gaji ASN nunggak dimana? Untuk tiga bulan terakhir, yakni Januari-Maret sudah selesai dibayarkan. Sekarang tinggal April. Itu saja karena Dana Alokasi Umum (DAU) belum dicairkan. Kalau sudah cair langsung dibayarkan,” tegas Noya.
Sebelumnya, Camat Galela Muhammad Kacoa meminta Plh Bupati jika tidak mampu membayar gaji pegawai selama tiga bulan, lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. “Saat ini semua PNS yang berada di lingkungan Pemkab Halut semuanya tidak berdaya, karena tunjangan dan gaji tak kunjung cair,” kata Kacoa.
Menurut dia, harusnya Plh Bupati bisa mencari solusi untuk membayar gaji dan tunjangan PNS selama tiga bulan. Lanjut dia tidak hanya PNS di kantor daerah saja, tapi juga dirasakan sampai ke tingkat kecamatan. Semua pegawai yang berada di kecamatan sudah keluhkan hal ini (gaji).
“Apalagi menjelang Ramadan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, Apalagi yang sudah berkeluarga. Kami minta kepada Plh Bupati Halut kalau tidak mampu membayar gaji PNS agar turun saja dari jabatan. Kami sudah melarat dan tidak berdaya lantaran gaji tak kunjung di bayar,” ulangnya.
“Lebih baik jabatan itu berikan kepada yang mampu. Kesabaran kami sudah habis hanya menunggu gaji dan tunjangan. Hal seperti ini harus diperhatikan serius oleh Plh Bupati, jangan hanya berdiam diri dan melihat penderitaan para PNS,” sambungnya.
Bahkan, Camat yang aktif di sosial media ini menegaskan, jika gaji dan tunjangan PNS tidak kunjung dibayar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus ditunda. Alasannya, gaji dan tunjangan PNS lebih penting dibanding PSU Pilkada Halut.(tr-05/fir)
