HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara (Halut) dibawa kendali Bupati Piet Hein Babua dan Wabup Kasman Hi. Ahmad, akhirnya pecahkan telur APBD devisit jadi surplus. Buktinya, pengusulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2026 yang didesain surplus dua miliar ke DPRD setempat telah disahkan, Kamis (20/11) tadi dalam rapat paripurna.
Dalam paripurna tersebut, DPRD Halut telah sahkan Ranperda APBD 2026 dengan kompisi pendapatan daerah sebesar Rp 1.077.165.681.563, belanja daerah sebesar Rp. 1.075.165.681.563, surplus sebesar Rp 2.000.000.000, serta SILPA sebesar Rp 0, aliasn pendapatan lebih besar dari belanja.
Bupati Halut, Piet Hein Babua, dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap komisi-komisi di DPRD, Badan Anggaran (Banggar) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai bekerja teliti, cermat dan bertanggung jawab hingga proses pembahasan rampung tepat waktu.
“Kebersamaan dan saling pengertian yang positif menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Tentunya, diberikan apresiasi terhadap unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah tetap menjaga soliditas, komitmen, dan komunikasi konstruktif dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,”katanya.
APBD 2026 ini menurutnya, telah menampung berbagai prioritas nasional, di antaranya: pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi penggunaan produk local
“Isu-isu ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga perlu disinergikan dengan program daerah agar hasilnya optimal,”ujarnya.
Setelah disahkan Ranperda APBD 2026 lanjut Bupati Piet, tentu akan diajukan ke Gubernur Malut untuk dievaluasi kemudian catatan dan rekomendasi hasil evaluasi nantinya akan disempurnakan bersama oleh legislatif dan eksekutif.
Bupati Piet juga menegaskan bahwa kondisi fiskal Halut masih sangat bergantung pada dana transfer pusa, dimana hal ini turut menghambat inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga DPRD, akademisi, LSM, insan pers serta para pemangku kepentingan bekerja sama untuk membangun forum diskusi strategis guna menggali ide dan terobosan menuju kemandirian fiskal daerah.
“Ketika ada perubahan kebijakan di tingkat pusat, ruang fiskal kita ikut terganggu. Ini berdampak pada pelayanan dan pembangunan daerah,”ungkapnya.
“Saran dan masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kinerja pemerintah daerah demi kemaslahatan masyarakat,”tambahnya.(cal)
