HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara, Senin (9/2), telah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Greenland Hotel, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, itu dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup), Dr. Kasman Hi. Ahmad.
Forum yang menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027 tersebut tampak dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda Halut, termasuk para Camat se-Halut hingga insan pers.
Dalam sambutannya, Wabup Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, mengatakan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RKPD sesuai ketentuan perencanaan pembangunan daerah.
“Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2027 merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk memperoleh masukan dan saran guna penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah,”katanya.
Forum tersebut lanjutnya, menjadi ruang pembentukan komitmen bersama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, sekaligus bagian dari penyusunan KUA dan PPAS menuju RAPBD Tahun 2027.
RKPD 2027 yang mengusung tajuk “Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik” ini menurutnya, diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu masyarakat Halut yang setara, maju dan berkelanjutan.
Mantan Rektor UMMU ini pun menambahkan bahwa tujuh isu strategis pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah pada 2027, meliputi pemerataan konektivitas wilayah, penguatan infrastruktur digital, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana, serta penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan sosial budaya.
“Isu strategis ini menjadi perhatian bersama dan dasar dalam menyusun prioritas pembangunan daerah Tahun 2027,”ujarnya.
Wabup Kasman menuturkan bahwa tantangan fiskal daerah akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat saat ini, sedianya tidak menurunkan semangat dan komitmen pelayanan public.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. OPD diharapkan mengoptimalkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi maupun APBN,”tandasnya.
Melalui konsultasi publik ini sambungnya, Pemkab Halut berharap dapat menghimpun berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Masukan yang konstruktif dan aspiratif diharapkan mampu memperkaya substansi perencanaan pembangunan daerah sehingga menghasilkan kesepakatan terbaik bagi kepentingan masyarakat Halmahera Utara,”tuturnya.(red)
