HARIANHALMAHERA.COM–Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) kembali muncul ke permukaan. Kali ini di Desa Togasa. Herannya, dugaan penyalahgunaan DD ini dibongkar oleh Sekretaris dan Bendahara Desa.
“Sampai saat ini pertanggungjawaban dana desa tahun 2020 sekira Rp 300 juta lebih, saya dan bendahara belum buat laporan. Penggunaan anggarannya dari dana tersebut tidak jelas dan kami tidak mengetahui. Sebab anggaran tersebut dipegang langsung oleh kepala desa,” kata Sekretaris Desa Togasa, Jotintje Bulan Baru, kemarin.
Lanjut Jotintje, adapun program anggaran DD tahun 2020 yang belum direalisasi, yakni penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebesar Rp 76 juta; dana pengadaan Wifi desa sebesar Rp 56 juta; dana BLT bulan Mei sebesar Rp 64,8 juta, dana BLT bulan Desember sebesar Rp 32,4 juta, dana sirtu Jalan Tani sebesar Rp 67,2 juta, dana sosialisasi stunting sebesar Rp 8,4 juta; dan pajak belanja sebesar Rp 30 juta. “Kami kesulitan dalam pertanggungjawaban, sebab anggaran tersebut tidak tersalurkan,” ucapnya.
Entin S Mendome, selaku Bendahara Desa Togasa juga menambahkan bahwa, saat ini informasinya bahwa posisi Sekretaris dan Bendahara desa sudah diganti. “Informasinya saya dengan Sekdes sudah diganti oleh Kades, sedangkan kami sama sekali tidak diberikan surat pemberhentian. Apakah pemberhentian ini sudah sesuai mekanisme atau tidak,” ucap Entin.
Etin berharap Bupati Halut bisa menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas terhadap Kades Togasa. “Harus ada ketegasan, bahkan pemberhentian. Sebab kinerja kades sudah di luar aturan yang berlaku,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halut Wenas Rompis saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa pihaknya belum mengetahui persoalan tersebut dan akan mengkonfirmasi nanti. “Belum dengar persoalan ini. Apalagi saat ini masih lakukan pekerjaan dari rumah. Coba nanti saya cek dulu,” ucap Rompis.(san/fir)
