HARIANHALMAHERA.COM– sikap Pemkab Halmahera Utara yang terkesan tidak pasti membayar THR PNS tahun anggaran 2024 ini telah membuat kesal DPRD setempat. Sikap tersebut juga dianggap sebagai wujud kemalasan pemda dalam mencari solusi berupa uang untuk penuhi kebutuhan daerah.
Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong pun mengatakan bahwa pemda mestinya bekerja keras untuk selesaikan hak-hak PNS maupun kebutuhan daerah lainnya dengan cara mencari sumber-sumber keuangan bukan menunjukan sikap pesimis dan berharap uang datang dengan sendirinya.
“Kami (DPRD Halut) pastikan gaji dan THR PNS pemda Halut tidak tertunda seperti tahun lalu (2023, hak mereka tetap harus dibayar sebelum hari H lebaran,”katanya, selasa (26/3).
DPRD Halut sendiri lanjutnya, memastikan gaji pokok dan gaji ke-14 PNS tersebut dibayarkan, karena dalam pekan ini akan ada anggaran sebesar Rp 13,3 miliar yang masuk ke kas daerah, yang mana bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar atau DBH peruntukan.
“Hari ini (Selasa) ada anggaran yang masuk sekitar 13 miliar lebih (Rp 13,3 miliar). Anggaran itu terserah pemda mau digunakan untuk apa, apakah membayar THR atau kebutuhan yang lain, yang penting hak PNS dipenuhi salah satunya THR pegawai,”ujarnya.
Politisi Demokrat ini pun apresiasi pernyataan Kepala BKAD Halut terkait komitmen pembayaran THR pekan depan, karena menujukan sikap kerja keras untuk tunaikan hak-hak PNS.
“Jadi kalau pemda mau membayar THR ya bayar dulu saudara-saudara kita yang muslim, nanti setelah 10 hari baru membayar yang nasrani, yang terpenting ada uang,”tuturnya.
Kondisi keuangan daerah yang tidak stabil saat ini menurutnya, telah menunjukan sikap malah Pemkab Halut dalam mencari kran keuangan, sehingga membuat DPRD pun turun ke lapangan bertindak seperti depkolektor untuk mencari uang.
“Kondisi keuangan seperti ini Pemda Halut malah terlihat diam tanpa memikirkan solusi, sehingga kami DPRD terpaksa harus mencari uang dan menangih utang, jadi kami sudah seperti lembaga depkolektor,”kesalnya.(sal)
