HARIANHALMAHERA.COM–Tiga lembaga pengontrol APBN masing-masing Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tobelo dan Badan Pusat Statestik (BPS) Halut kembali menyampaikan realisasi APBN tahun 2022 sekaligus pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Barat (Halbar) dan Pulau Morotai. Pada periode 30 september ini, dari empat Kabupaten tersebut, ternyata Halut terbilang mulai maksimal dalam menerapkan APBN termasuk peningkatan ekonomi.
Dalam paparan terkait penerimaan perpajakan sendiri misalnya, Kepala KPP Pratama Tobelo, Helmi Afrul, menyampaikan bahwa ada tiga sektor dominan yang menjadi wajib pajak penentu penerimaan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, sektor pedagang besar dan eceran termasuk jasa reparasi dan perawatan kendaraan bermotor. “Nah Untuk tahun 2022, kinerja penerimaan pajak lingkup Kabupaten Halut sampai dengan triwulan III mencapai Rp244,71 miliar atau tumbuh sebesar 32,334 YoY,”katanya, jumat (21/10) di Aula KPPN Tobelo.
Pertumbuhan ekonomi di Halut tersebut menurutnya, baru terdapat tiga Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu Kecamatan Tobelo (46,594), Kecamatan Malifut (30,984) dan Kecamatan Tobelo Tengah (14,074), yang dominasinya penerimaan pajak sektor pertambangan dan penggalian (31,029c), sektor perdagangan besar (25,599) dan sektor industri pengolahan (15,739). “Semua jenis pajak mengalami pertumbuhan dimana PPN dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar yang mencapai Rp. 122,48 miliar atau 50,054 dari keseluruhan penerimaan pajak,”ujarnya.
Sementara dari sisi belanja, Toni selaku Kepala KPPN Tobelo, menuturkan bahwa sampai dengan 30 September 2022, realisasi APBN yang di salurkan melalui KPPN Tobelo meliputi Kabupaten Halut, Haltim dan Pulau Morotai mencapai Rp987,44 miliar (55,569) atau naik sebesar 0.674 YoY dengan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp446,30 miliar (54,845), secara persentase turun sebesar 5,929 YoY, sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp541,14 miliar (56,17) mengalami kenaikan 6,564 YoY.
“Untuk belanja pemerintah pusat, sampai dengan akhir September 2022, khusus satuan kerja yang berada di wilayah Kabupaten Halut realisasi mencapai Rp146,35 miliar atau setara 63,029 dari total pagu sebesar Rp232,23 miliar dan mengalami penurunan 7,914 YoY. Sementara untuk realisasi belanja Transfe ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) wilayah Halut yang disalurkan melalui KPPN Tobelo mencapai Rp165,70 miliar atau setara 49,574 dari total pagu sebesar Rp.334,30 miliar dan mengalami kenaikan 10,46 dan Yoy,”tuturnya.
Toni pun menjelaskan realisasi belanja TKDD sampai dengan 30 September 2022 yang terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, BOP, BOS, dan DD telah di realisasikan oleh Kabupaten Haltim sebesar Rp 171,19 miliar (59,224), Kabupaten Halut sebesar Rp165,70 miliar (49,579) dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 204,25 miliar (60,064). “Sedangkan untuk realisasi belanja TKDD secara keseluruhan, baik yang di salurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat terdiri dari DAK fisik, DBH, DAU, Dana Desa, DAK non fisik, dan DID, telah direalisasikan Kabupaten Haltim sebesar Rp. 662,59 miliar (74,734), Halut sebesar Rp.613,70 miliar (63,831), dan Pulau Morotai sebesar Rp554,95 miliar (71,474),”jelasnya.
Sementara terkait indikator strategis perekonomian di Kabupaten Halut, Kepala BPS Halut, Arifin M. Kahar, menambahkan bahwa laju ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,34 dengan produk domestik regional bruto (PDRB) pada periode 2021 sebesar Rp30,14 juta. “Adapun, sektor-sektor dengan share PDRB tertinggi di Halmahera Utara pada tahun 2021 yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 31,119, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,024, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,1496. Adapun, sektor-sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi di Halmahera Utara pada tahun 2021 yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,124, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,544, dan sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 6,294,”ungkapanya.
Selanjutnya Indeks Perkembangan Manusia (IPM) di Halmahera Utara dikatakan Arifun, telah mencapai 67,82 atau meningkat sebesar 0,32. IPM di hitung dari dimensi pendidikan yang di nilai dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dimensi kesehatan yang dinilai dari Usia Harapan Hidup (UHH) dan dimensi standar hidup layak yang dinilai dari Standar Hidup Layak (SHL).
“HLS anak yang berusia 6 sampai dengan 7 tahun meningkat sebesar 0,01 tahun menjadi sebesar 13,61 tahun, sedangkan lama waktu yang di habiskan penduduk usia 25 tahun untuk bersekolah yaitu 8,62 tahun, meningkat sebesar 0,11 tahun di banding tahun sebelumnya. Untuk dimensi kesehatan, UHH pada tahun 2021 di Halmahera Utara mencapai 69,61 tahun, naik sebesar 0,05 tahun di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk dimensi standar hidup layak, pada tahun 2021 di hitung melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang di sesuaikan sebesar Rp. 7,5 juta, naik sebesar Rp105.000, di bandingkan tahun sebelumnya,”pungkasnya.
Kemudian perkembangan produksi tanaman pangan di Halut, Kepala BPS Arifin, menyebutkan berdasarkan hasil survei Kerangka Survei Area (KSA) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, luas lahan padi cenderung turun dengan hasil pada tahun 2019 sebesar 12.145 Ha, menjadi 8.126 Ha pada tahun 2021. Sedangkan untuk produksi padi pada tahun 2019-2021, semula sebanyak 8.931,92 ton pada tahun 2019 menjadi 9.129,47 ton pada tahun 2021. “Terkait ketenagakerjaan di Halmahera Utara, jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 5,58 ribu orang, sedangkan pada Agustus 2021 meningkat menjadi 7,27 ribu orang. Selama Agustus 2020-Agustus 2021, sektor jasa mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling banyak, yaitu sekitar 2,55 ribu orang. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan, yaitu berkurang sebanyak 470 orang,”terangnya.
Dari sisi tingkat kemiskinan lanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halut menunjukkan tren meningkat seiring dengan garis kemiskinan. “Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, begini ratio di Halmahera Utara yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk selama 5 tahun terakhir menunjukkan nilai di bawah 0,4 yang artinya masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah,”pungkasnya.(sal)
