HARIANHALMAHERA.COM–Musrembang dan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat provinsi yang digelar di Sahid Bela Hotel kemarin, diharapkan dapat diotimalkan OPD sebagai dasar penyusunan KUA PPAS tahun 2023.
Hal ini disampaikan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam sambutan yang dibacakan Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir saat membuka kegiatan yang mengusung Tema “mengakselerasi transformasi struktural untuk kemandirian dan daya saing” .
Kegiatan yang hanya di hadiri Walikota Ternate M.Tauhid Soleman Bupati Haltim Ubaid Yakub dan Sekda Halut itu, Sekprov saat membacakan sambutan AGK mengatakan, Forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan.
Dari sisi perencanaan, forum ini merupakan tahapan pembahasan yang menghasilkan rancangan-rancangan kerja perangkat daerah yang lahir dari masukan pihak-pihak terkait.
Ia membeberkan, Pertumbuhan ekonomi provinsi Malut meningkat, mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,40 persen. Pertumbuhan ini lebih dari yang di targetkan RKPD tahun 2021 sebesar 9,28 persen dari target.
Begitu juga IPM Provinsi Maluku Utara lanjut Samsuddin mengalami kenaikan dari 68,49 poin tahun 2020, naik menjadi 68,76 pada tahun 2021, dimana semua semua kompomen pembentuk IPM telah mengalami kenaikan.
Sedangkan capaian makro berikutnya yakni tingkat pengangguran di Provinsi Malut mengalami penurunan dari 5,15 persen menjadi 4,71 persen. Sedangkan Penduduk miskin pada tahun 2021 telah mengangalami penurunan dari 6,97 menjadi 7,38 persen pada periode september. Sedangkan indeks rasio kini mengalami penurunan dari 0,33 menjadi 0,30 poin.
“Indikasi-indikasi makro sebagaimana di atas memberikan catatan bagi perangkat daerah, kabupaten dan kota bersinergi untuk mengefektifkan langkah-langkah intervensi yang lebih baik lagi pada perencanaan pelaksanaan tahun 2023,”Ungkapnya.
Sekprov menambahkan bahwa target makro pembangunan Provinsi Malut tahun 2023 yakni indeks pembangunan manusia ditargetkan 69,91 sampai 70,71 point. Pertumbuhan ekonomi 11,89 sampai 12,6 persen. Rasio kini diharapkan menurun menjadi 0,254. Tingkat kemiskinan ditarget 5,91 persen. Sedangkan tingkat pengangguran 4,69
Samsuddin juga berpesan agar proses perencanaan telah di efektifkan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah atau SIPD.setiap jejak tahapan terekam dalam memori elektronik, dimana hasil pembahasan forum ini selanjutnya diverifikasi menjadi rencana kerja yang akan ditetapkan oleh kepala daerah.
“Oleh karenanya saya minta keseriusan kepala perangkat daerah dan jajarannya guna mengoptimalkan pembahasan yang berproses hingga pada RKPD yang menjadi dasar KUA-PPAS dan APBD tahun 2023”.harapnya.
Sebelumnya ketua panitia Musrembang RKPD 2023 Provinsi Maluku Utara, Sarmin Adam tujuan dilaksanakannya forum lintas perangkat daerah yaitu dalam rangka menyelaraskan program, kegiatan dan susunan kegiatan perangkat daerah provinsi Maluku Utara. Mempertajam indikator serta target kinerja program, optimalisasi pencapian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan proritas berdasarkan pagu indikatif.
Dia menyampaikan,Forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan pada saat ini yakni membahas rancangan renja perangkat daerah provinsi dengan menggunakan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan yang di hasilkan dari musrembang RKPD kabupaten/kota.(adv/lfa/pur)
