HARIANHALMAHERA.COM–Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) nampaknya tidak komitmen dan terkesan plin-plan dengan janjinya soal pelunasan tunggakan gaji guru honorer selama delapan bulan.
Buktinya, saat hearing terbuka dengan para guru yang menggelar aksi demo di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu, orang nomor satu di pemprov itu menjanjikan seluruh tunggakan gaji guru honorer selama 8 bulan akan dibayar sekaligus pada Januari 2022.
Namun, kini ucapan tersebut justeru berubah. Meski memastikan akan tetap melunasi hak-hak guru, namun Gubernur menyatakan pelunasan tunggakan hak guru tidak dilakukan sekaligus. “Kalau utang samua 8 bulan bayar 4 bulan dulu,” katanya.
Dia mengaku sudah memerintahkan Dikbid untuk mrmproses pembayaran hak-hak guru untuk bukan Januari dan Februari 2022. “Sekarang ini dong ada urus, dong pe hak – hak harus selesaikan,”,ujarnya.
Sesuai data yang dihimpun dari Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) satu bulan pembayaran untuk gaji guru honorer mencapai Rp.2,4 Miliar.
Kepala BPKAD Ahmad Purbaya mengatakan, utang gaji guru honorer sudah dianggarkan di APBD 2022 sesuai total utang yang ada. Pembayarannya akan dilakukan setelah evaluasi APBD 2022 selesai dan diterbitkan nomor registrasi oleh Kemendagri. “Jadi utang sejak tahun 2019, dua bulan, tahun 2020 satu bulan sehingga dia mengendap di tahun 2021,” katanya.
Akan tetapi, untuk saat ini yang dibayar adalah gaji guru honor bulan Januari sesuai janji Guebrnur. “Sesuai janji Gubernur, kami upayakan semaksimal mungkin supaya apa yang disampaikan pimpinan daerah bisa terjadi,” singkatanya
Ditempat terpisah, terkait rencana evaluasi 1.650 guru honorer, komisi IV DPRD Provinsi meminta sebelum evaluasi dilakukan, Pemprov diminta duduk bersama dengan komisi IV dalam rangka menyandingkan data yang valid.
Anggota Komisi IV Abdul Malik Silia menegaskan, evaliasi guru honorer harus elektif. “Karena ini menyangkut nasib orang, maka tidak serta merta harus evaluasi tetapi harus duduk bersama,” katanya.
Penyandingan data ini khususnya sekolah yang sudah over dan yang masih kekurangan. “Kan ada sekolah – sekolah yang masih kekurangan guru,” katanya.
Dengan disandingkannya data, maka sekolah yang kelebihan guru bisa didrop ke sekolah yang kekurangan guru. Sehingga guru tersebut tidak harus langsung di nonaktifkan. “Makanya kita harus duduk bersama dulu sebelum bicara lebih jauh soal evaluasi apalagi sampai pada level pengurangan guru,” ungkapnya.
Dia menilai evaluasi dilakukan ujung-ujungnya pengurangan guru. “Maka cobalah kita duduk bersama terlebih dahulu diskusikan secara matang sajikan data yang akurat. kita bisa saling memberikan masukan”,pintahnya.
Soal adanya laporan guru honorer yang tidak lagi mengajar, Politisi PKB ini mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima laporan tersebut. “Yang kita dapat laporan kan gaji guru honor saja yang belum dibayar,” katanya.(lfa/pur)
