HARIANHALMAHERA.COM–Status Sofifi yang sampai saat ini tak kunjung jelas, ternyata salah satu penyebabnya ada firksi yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh di Maluku Utara (Malut).
Sebab, ada sebagian kelompok yang justeru tidak menginginkan Ibu Kota Provinsi Malut itu menjadi daerah otonom baru (DOB). Kelompok yang menolak DOB Sofifi ini pun melakukan pertemuan di pusat dalam rangka berusaha menggagalkan DOb Sofifi.
Hal ini dibeberkan langsung anggota DPR RI asal Malut Alien Mus. Politikus partai Golkar itu mengaku masih ada ego kelompok tertentu yang melakukan pertemuan khusus di pusat yang tidak mau Sofifi mejadi DOB.
Namun begitu, Alien tidak membuka lebih jauh kelompok yang kontra DOb Sofifi ini. “Ada kepentingan Sofifi yang berada di daerah mana, pasti semua tahu itu. Bagi saya tidak perlu kita fokus kesitu, marilah kita fokus bagaimana daerah kita maju. Kita harus mendukung sofifi bisa berdiri sendiri,” katanya
Soal DOB Sofifi ini, selaku ketua Golkar Malut, partainya berkeinginan Sofifi harus menjadi DOB. Masalah ini, sebelumnya juga sudah disampaikan ke Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolu Kurnia Tanjung yang juga Kader Partai Golkar,
Doli menurut Alien menyatakan bahwa Sofifi harus dimekarkan, mengingat Malut memiiki kekayaan tambang yang cukup besar, namun sampai saat ini ibu Kota masih berstatus Kelurahan. “Sofifi Harus DOB agar menjadi perhatian pemerintah pusat jika tidak maka susah untuk maju,’ katanya.
Alien mengaku, jika 2024 Golkar dipercayakan memimpin Malut, pasti ada perubahan. “Pada prinsipnya Golkar mendukung DOB kota Sofifi tapi kita kan tidak bisa berdiri sendiri kita perlu kompak inilah susahnya itu,’ ucapnya.
Alian juga mengaku, sejuah ini tidak ada pertamuan antara elit Malut di Senayan yang bediskusi membicarakan soal DOb Sofifi.
“Jujur saya tidak pernah ketmu DPD RI dan anggota DPR RI lainya. Tapi masing- masing pasti punya komitmen tersendiri,” tukasnya.
Adanya ego di kalangan pejabat dan tokoh Malut terkait DOB Sofifi ini juga sebelumnya pernah diungkapkan wakil ketua DPRD Malut M Rahmi Husen. Dia melihat, egoisme itu terjadi antara Gubernur Malut, Wali Kota Tidore dengan Sultan Tidore. Saking kesalnya dengan adanya fiksi ini, salah satu tokoh pemekaran Provinsi Malut itu pun sampai mengusulkan agar ibu kota Malut dipindahkan saja. (lfa/pur)
