HARIANHALMAHERA.COM–DPRD Provinsi Malut mewanti-wanti pihak inspektorat Malut tidak lagi beralasan kekurangan anggaran untuk melakukan audit kegiatan Pemprov yang diduga bermasalah.
Sebab, SKPD yang dinakhodai Nirwan MT Ali itu pada tahun ini dibekap anggaran audit sebesar Rp 18 Miliar. Warning ini disampaikan ketua Komisi III Dewan provinsi (Deprov) Malut Zulkifli Hi Umar.
Kepada wartawan Zulkifli menilai, kinerja Inspektorat Malut tahun kemarin sangatlah buruk. Mengingat ada beberapa rekomendasi DPRD yang harus dinya ditindaklanjuti namun tidak dilakukan dengan alasan kendala anggaran. “Bahkan saat diundang rapat juga tidak hadir,” katanya
Sebagai lembaga pengawasan internal, inspektorat kata dia harus proaktif mengawasi kegiatan Pemprov Malut agar tidak disalah gunakan.
”Ada beberapa kegiatan di Ternate kami temukan, diduga janggal. Jadi kami minta inspektorat turun cek, jika bermasalah diutunda pembayarannya dulu, namun inspektorat tidak pernah turun, diundang pun tidak datang, hanya pak sekda yang datang,”kesal Politisi PKS ini.
Dia pun meminta Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) menevaluasi kinerja Inspektorat jika tugasnya tidak dilaksanakan. “Kalau inspektorat tertutup, pak gubernur yang harus bicara tegas terhadap inspektorat itu kan dia pe ana buah masa inspektorat tidak bisa menjalankan fungsi secara baik. Jadi jika tidak melaksanakan fungsinya, maka dievaluasi,”kesalnya.
Nirwan sendiri pasca dilantik hingga saat ini selalu menolak memberikan komentar ketika dikonfirmasi. Mantan Kepala DPMPST Malut itu hanya berjanji akan disampaikan lewat konferensi pers yang sampai saat ini tak pernah ditepatinya.(lfa/pur)
