HARIANHALMAHERA.COM–Pemprov Malut pada tahun ini mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp 20 miliar. Jumlah ini naik Rp 6 Miliar dari tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp 14 Miliar
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Malut, Idhar Sidi umar menyebutkan anggaran sebesar Rp 20 miliar tersebut, untuk membiayai peserta Jamkesda di Malut yang tercatat sebanyak 30 ribu jiwa.
Selain itu, menurut dia, ada juga tambahan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 2000 peserta dengan total dana sebesar Rp 6 hingga Rp 7 miliar yang merupakan sharing dengan pemerintah pusat.
“Dahulu prosesntasenya 70 persen dibiayai kabupaten/kota, 30 persen provinsi. Sekarang berubah, 15 persen dibiayai provinsi dan 85 persen kabupaten/kota,” tukasnya
Dikatakan, meskipun dalam visi-misi periode kedua Gubernur Abdul Gani Kasuba bersama Wagub M Al Yasin Ali (AGK-YA) terdapat namanya kartu Maluku Utara Sehat, namun pembiayaan kesehatan di Indonesia hanya merunjuk pada Kartu Indonesia Sehat, maka kartu MU Sehat tidak lagi berlaku.
“Jamkesda itu kalau ada APBN ada juga pembiayaan APBD. Makanya mau diisi kartu itu dengan foto gubernur dari BPJS tidak mengijinkan karena di seluruh Indonesia tidak ada seperti itu. Jadi akhirnya dirubah kartu sehat dengan peta Indonesia”,ungkpanya.(lfa/pur)
