HARIANHALMAHERA.COM–Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) menjadikan Desa Loleo Kecamatan Oba Tengah sebagai lokasi pembangunan Bandara Udara hingga kini belum mendapat kepastian dari Kemenhub.
Mengingat, Kemenhub meminta untuk dilakukan penyusunan dokumen studi kelayakan (fasilibility study) mengingat FS yang dibuat sebelumnya dinilai sudah tidak layak.
Hal ini diketahui setelah tim dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) turun melakukan survey di lokasi Senin (18/1). Sekretarus Provinsi (Sekprov) Malut Samsuddin A Kadir yang turut mendampingi tim Kemenhub mengakui, FS Bandara Loleo saat ini dianggap tidak layak.
Sehingga, Kemenhub pun mendorong agar dibuatkan FS baru. “Karena itu tim datang untuk mengecek kembali mungkin kelemahan-kelemahan itu bisa diantisipasi,” ungkapnya.
Namun, diketahui usulan pembangunan Bandara Udara di Loleo ini sebelumnya pernah ditolak oleh Kemenhub lantaran tidak memenuhi syarat.
Mengingat Desa Loleo jaraknya terlalu dekat dengan Bandara Sultan Babullah Ternate yakni dibawah 65 kilometer. Sementara, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), harus diatas radius 65 kilometer.
Samsuddin juga mengungkapkan dari hasil survei tim Kemenhub pun mendapati bahwa pelabuhan Petikemas di Desa Gita Kecamatan Oba Selatan pun batal dibangun tahun ini.
Pembatalan ini disebabkan beberapa kendala. Diantaranya masalah lahan. Dimana dari total lahan yang dibutuhkan seluas 5 hektar, namun yang baru ribebaskan baru setengahanya yakni 2,5 hektar.
Untuk memperluas area pelabuhan, maka ruas jalan lintas yang ada di depan pelabuhan pun harus dipindahkan. “Jadi jalan itu akan ditutup dipindahkan ke belakang,” katanya.
Pemindahan ini tentu membutuhkan kajian dan literasi yang harus dimulai dengan penyiapan FS atau studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), Amdal dan sebagainya.
Proses penyiapan dokumen-dokumen ini pun membutuhkan waktu lama. “Jadi di Gita masih dalam proses belum bisa pembangunan di tahun 2022 dan masih siapkan dokumen – dokumennya karena perencanaan sekitar 3 bulan,” katanya.
Sementara satu-satunya infrastruktur perhubungan yang jadi dibangun tahun ini hanyalah Pelabuhan Perintis di Sofifi. “Kalau pelabuhan di Sofifi sudah ada DED dan FS hanya memang harus disesuaikan dengan pola arus di sana. Jadi kalau kita bangun harus dirubah karena melintang harus miring berapa derajat kalau tidak kapal standar itu tidak bisa sandar,” katanya.
Meski begitu, Sekprov memastikan bahwa pembangunan pelabuhan Perintis di Sofifi tetap dibangun di tahun ini. “Tetapi saya dapat informasi pelabuhan Sofifi tetap dibangun di tahun 2022,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Malut, Armin Zakaria menambahkan, hasil peninjauan tim Kemenhub ini nantinya akan dilaporkan ke Menhub Budi Karya Sumadi (BKS). “Dan kita nanti menunggu hasilnya seperti apa kedepannya,”ungkapnya.
Dia mengaku, untuk pembangunan tiga infrastruktur perhubungan ini akan menggunakan APBN yang melekat di Kemenhub. “Sementara untuk bandara dokumen perencanaannya dibuat pemda nanti pekerjaan fisiknya baru diusulkan melalui APBN,” jelasnya.
Lebih lanjut menurut Armin, kebutuhan lahan pembangunan bandara Loleo seluas 30 hektar, namun Oleh Pemkot sesuai dengan pertemuan bersama dengan Kementerian, telah menyiapkan lahan seluas 100 hektar “Makanya Kemenhub mengirimkan tim tehnis kesini untuk melakukan pengecekan lapangan untuk dilaporkan ke tingkat atas,” pungkasnya.(lfa/pur)
