HARIANHALMAHERA.COM–Pagu APBD Maluku Utara (Malut) tahun 2023, sepertinya masih akan sama dengan tahun ini. Dalam draft rancangan KUA PPAS 2023 yang diserahkan Pemprov ke DPRD Provinsi Malut kemarin, Pemprov merancang pendapatan daerah sebesar Rp 3,1 Triliun Lebih, dan belanja daerah Rp 3,179 triliun.
Wakil Gubernur (Wagub) M Al Yasin Ali dalam pidato di paripurna yang berlangsung di gedung Deprov kemarin merincikan, dari Rp 3,1 triliun lebih total pendapatan daerah meliputi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 819 Miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp 2 Triliun lebih, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 161 Miliar lebih.
Sementara untuk pos Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi Rp 1,94 Triliun lebih, Belanja Modal Rp 943 Miliar lebih, Belanja Tak Terduga (BTT) Rp 35 Miliar dan Belanja Transfer Rp 254 Miliar lebih. “Dengan demikian APBD Tahun 2022 dirancang Defisit sebesar 46 Miliar Rupiah,” terang Wagub .
Sementara Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa SiLPA tahun 2022 diperkirakan Rp 75 Miliar, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 150 Miliar.
Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 178 Miliar lebih, dan Pembiayaan Netto Rp 46 Miliar lebih, serta SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Nol.
Target pendapatan dan belanja daerah ini dirancang dengan memperhatikan kondisi keuangan negara akibat dampak Pandemi yang saat ini mengalami penurunanan. “Dan diperkirakan berdampak sampai tahun 2023,” katanya
Sejalan dengan itu, mencermati perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global maka tahun 2023 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif dan komprehensif sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dampak Pandemi dan menjaga keberlanjutan program pembangunan beserta upaya pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Khusus Belanja Modal, tahun depan pembangunan Infrastruktur masih menjadi skala prioritas, terutama di Ibukota Sofifi. “Perlu saya sampaikan pula Prioritas Pembangunan pada Tahun 2023 diarahkan pada pembangunan Kawasan Desa Mandiri Percontohan, Implementasi Kartu Maluku Utara dan , Penanganan Pemulihan dan pencegahan Dampak Pandemi Covid-19,” Katanya.
Lanjut Wagub, mengingat keterbatasan pendanaan yang ada, maka penggunaan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam merespon berbagai usulan program/kegiatan yang disampaikan OPD tetap harus dilakukan.
Karenanya, prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat diuraikan diantaranya pertama, peningkatan kualitas dan Daya Saing SDM. Kedua, Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Ekonomi.
Ketiga Peningkatan Keterpaduan dan Kualitas Pengembangan Wilayah. Keempat Pemajuan Kebudayaan dan Penguatan Harmoni Sosial, Kelima, Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi. Keenam, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. “Terakhir tujuh, Penguatan Transformasi Birokrasi dan Inovasi Pemerintahan Daerah,”Beber Wagub.
Sementara itu, Pemprov memproyeksikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun depan ditargetkan pada angka 69,72 persen. Sedangkan Tingkat Kemiskinan ditargetkan 6.25 persen.
“Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 4.62 persen,Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 12,60 persen,” ucapnya.
Kemudian, Pendapatan Perkapita ditargetkan 30.74 rupiah, dan Indeks Rasio Gini (IRG) ditargetkan pada angka 0.285.(lfa/pur).
