HARIANHALMAHERA.COM–Aksi unjuk rasa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden serta kenaikan harga BBM dan minyak goreng (migor) yang digelar mahasiswa, berlangsung serentak di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Maluku Utara (Malut).
Di Malut sendiri aksi dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah seperti di Tobelo, Halmahera Utara (Halut), Jailolo, Halmahera Barat (Halbar), Tidore Kepulauan (Tikep), Sofifi dan Kota Ternate.
Berbeda dengan daerah lain, dimana aksi demo yang dikawal tim gabungan Polri dan TNI ini berlangsung aman dan lancar, aksi demo ratusan mahasiswa di Kota Ternate justeru berakhir ricuh.
Pantauan Harian Halmahera di lokasi aksi, aksi demo gelombang pertama dimulai sekitar pukul 10.00 WIT oleh mahasiswa yang tergabung dalam Komite Berjuang Bersama (BBM) Maluku Utara.
Mereka kemudian membakar ban bekas di depan halaman kantor Wali Kota. Sekitar pukul 14.20 WIT, mahasiswa dari dua kampus yakni Univertsitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dan Universtias Khairun (Unkhair) Ternate mulai membaur bersama gelombang aksi pertama.
Aparat keamanan Polres Ternate, serta Sat Birmobda, dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut. Dua uni mobil water canon bahkan d terjunkan kelapangan.
Sekitar pukul 17.00 WIT kericuhan pun terjadi tepatnya di arah utara gerbang kantor Wali Kota Ternate. Dimana, terlihat ada beberapa kali lemparan batu dan kayu yang sempat melukai petugas keamanan.
Akibatanya, aksi kejar-kejaran antara polisi dan mahasiswa pun terjadi. Petugas bahkan beberapa kali mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa. Sementara, tercatat 6 mahasiswa turut diamankan .
Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit di sela-sela aksi mengatakan keenam mahsiswa yang diamankan ini untuk sementara di interogasi, dan didata kembali berdasarkan kesalahan yang dilakukan, selanjutnya akan di lakukan pembinaan. “Nanti kita data mereka, kalau bisa bisa kita bina, mudah-mudahan mereka bisa berubah, supaya menjadi contoh bagi yang lain,” ujarnya.
Meski ada sedikti gesekan antara petugas dan masa aksi, namun dia menyebut polisi tetap bisa mengendalikan situasi.. “Walaupun tadi ada provokasi dari oknum-oknum dimassa aksi, tapi alhamdulilah kita bisa amankan secara baik,” katanya.
Dilain pihak aksi demo ini turut mendapat perhatian Kapolda Malut Irjen Pol Risyapudin Nursin. Saat memimpin gelar pasukan di lapangan Salero, Kapolda menyampaikan, pengamanan tetap dilakukan di objek vital nasional seperti Bandara, Pertamina, SPBU, dan kantor-kantor pemerintahan.
“Kami menghimbau kepada adik-adik mahasiswa bahwa boleh menyampaikan orasi atau pendapat tentunya disampaikanlah dengan cara yang baik damai agar aksi bisa tertib dan bisa dijaga,” tegas Kapolda.
Dia juga meminta para mahasiswa menghormati bulan suci Ramadan. “Aksi ini dalam bulan suci Ramadhan, apalagi Kantor Wali Kota itu sangat dekat dengan Masjid Agung Al-Munawar, untuk itu saya harap Ade-ade menghormati itu,” pintanya.
Kapolda juga mengingatkan kepada seluruh personil agar pengawalan aksi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. “Sekali lagi saya himbau kepada seluruh personil yang berada di tempat pengamanan masing-masing agar tidak emosi dan tidak melakukan kekerasan, jika kedapatan ada yang emosi maka pimpinan personil harus kembalikan dan diganti,” pungkasnya.
Sementara di Sofifi, ratusan mahasiswa dari Gamhas, HMI, PMII, SMI dan GMKI bersama Organda bentor dan mobil menggelar aksi di gedung DPRD Malut.
Aksi yang berlangsung ditengah sidang paripurna DPRD Malut ini pu diwarnai pembekaran ban bekas. Bahkan, masa ingin menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Malut lantaran lama ditemui oleh pimpinan dan anggota Deprov. Namun, upaya tersebut dengan cepat dihalau polisi.
Saat hering terbuka dengan pimpinan Deprov, massa pun mendesak Pimdeprov menandatangani petisi berisi sembilan tuntutan. Namun, dalam tuntutan itu, tidak ada terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presuiden.
Sembilan tunututan massa ini yakni turunkan harga BBM, tolak kenaikan PPN, tingkatkan pengawasan distribusi BBM di Malut, pastikan stok sembako tetap stabil, tuntaskan pembangunan jalan Oba selatan, evaluasi K3 di PT IWIP, selesaikan pembayaran gaji guru honorer, tuntaskan jalan kelurahan Guruapin dan tolak revisi UU Sisdiknas.
“Kasus IWIP sudah berulang-ulang kali. Tetapi sikap tegas DPRD tidak pernah ada. Maka dengan parlemen jalanan inilah kami menuntut DPRD segera sikapi Maslah IWIP,” tegas koordinator aksi Fikri Mustakim
Wakil ketua I Depov Malut Muhammad Abusama di depan masa mengatakan, dari kesembilan tuntutan ada beberapa yang merupakan kebijakan pusat dan ada yang di daerah.
Namun, Deprov bakal mengawal dan menuarakan 9 tuntutan ini secara bersama-sama. “Karena jelas kita ini dari rakyat tentu apa yang menjadi kemauan dan kepentingan rakyat kami tidak mungkin tinggal diam,” ujarnya
Lanjut Politisi Partai Golkar itu mengaku, terkiat dengan masalah di IWIP, Deprov saat ini menjadi perhatian serius baik aspek tenaga kerja maupun masalah kontribusi terhadap daerah.
”Kami disini sudah ada beberapa komisi yang membidangi baik infrastruktur, masalah tenaga kerja, dan masalah pendapatan,”bebernya.
Abusama menambahkan, Untuk pembayaran honor DPRD sudah upayakan maka semua pembayaran Gaji Honda akan dipenuhi bahkan tunggakan utang gaji guru Honda 8 Bulan 2021 “Kita sudah sepakati tahun ini kita akan tuntaskan secara bertahap sekaligus pembayaran honor pada bulan berjalan,saya kira ini sudah kita bicarakan”,akunya.
Abusama berjanji, masalah mahfia BBM DPRD akan memanggil instansi teknis yang membidangi akan dibicarakan untuk diawasi untuk dapat menstabilkan BBM yang ada di Sofifi agar tidak ada lagi mahfia BBM dan sebagainya.(par/lfa/pur)
