HARIANHALMAHERA.COM–Meski moratorium pemekaran daerah belum dicabut pemerintah pusat, namun desakan kepada Pemprov untuk memperjuangkan usulan DOB (Daerah Otonom Baru) yang sudah disampaikan ke pusat, terus disuarakan fraksi di DPRD Malut.
Seperti yang disampaikan anggota Fraksi partai Demokrat Jasmin Rainu rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan revisi empat Raperda kemarin.
“Kami fraksi Demokrat meminta kepada Gubernur agar segera menyampaikan hal ini ke Presiden,” kata Jasmin, Rabu (7/9)
Menurut dia, di Malut ada empat usulan pemekaran yang sudah diajukan ke pusat yaitu Ibu Kota Sofifi, DOB Obi (Halsel), DOB Wasile (Haltim) dan DOB Galela Loloda (Halut).
“Tapi sampai sekarang tidak terealisasi, sementara Pemprov Malut memiliki kontribusi di sektor Pendapatan sangat luar biasa, tapi tidak di dengar oleh pemerintah pusat,” tegas Jasmin.
Jasmin bahkan mengatakan jika usulan DOB ini dihiraukan pemrintah, lebih baik Maluku Utara keluar dari NKRI.
“Kalau pemrintah pusat tidak menghiraukan, lebih baik Maluku Utara keluar dari NKRI,” tegas Jasmin.
Dia menilai pusat terkesan tebang pilih dalam mengakomodir usulan DOB.
“Kenapa hanya Papua yang menjadi prioritas pemekaran DOB di seluruh Indonesia, padahal status kita sudah sama, ini tidak adil, olehnya itu kita harus melawan, jangan karena di Papua ada separatis sehingga Pempus penakut,” tutup Jasmin.
Pernyataan “Malut lebih Baik Keluar dari NKRI” yang diucapkan Jasmin menuai kritik dari kolehanha Ishak Naser
Dia meminta Jasmin segera menarik pernyataan tersebut karena bisa menimbulkan perpecahan dan Rasis.(lfa/pur)
