HARIANHALMAHERA.COM– Paripurna reses yang sedianya digelar DPRD Malut pada jumat (9/6) terpaksa batal dilaksanakan, menyusul adanya instrupsi sejumlah anggota dewan terhadap tidak hadirnya gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dan puluhan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Malut.
Wakil ketua DPRD Malut, Sahril Taher, yang memimpin rapat tersebut terpaksa putuskan menunda paripurna, meski terlihat wakil gubernur Malut, M. Al Yasin Ali dan beberapa pimpinan OPD ikut hadir. Itu terjadi lantaran sejumlah anggota DPRD sepakat untuk ditunda.
Tidak hadirnya gubernur AGK pada paripurna reses ternyata melukan pemantauan penggusuran lahan untuk persiapan pembangunan bandara Sultan Nuku atau Loleo di Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Sikap gubernur Malut tersebut pun membuat sejumlah anggota DPRD Malut resah.
Anggota DPRD Malut dari partai Golkar, Farida Djama, misalnya menyampaikan bahwa paripurna reses harus dihadiri gubenur agar mendengar langsung aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat reses DPRD.
“Paripuna ini penyampaian aspirasi masyarakat ke pemerintah, namun tidak dihadiri gubernur dan pimpinan SKPD sebagai pelaksana kegiatan alangkah baiknya ditunda dulu,”katanya.
Senada dengan politisi PBB, dr. Haryadi Ahmad yang meminta pimpinan DPRD untuk tunda paripurna tersebut, karena aspirasi masyarakat harus didengar langsung oleh gubernur.
“Gubernur hadir saja aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan oleh pimpinan SKPD, apa lagi paripurna hari ini gubernur dan pimpinan SKPD tidak hadir untuk itu rapat ditunda,”tandasnya.
Alhasil wakil ketua DPRD Malut, Sahril Taher, pun ketuk palu untuk menunda rapat paripurna tersebut.
“Rapat paripurna DPRD Malut dengan agenda penyampaian hasil reses ditunda dan dilanjutkan dengan menghadirkan Gubernur Malut,,”tegasnya.(Ifa)
