HARIANHALMAHERA.COM–Disharmonisasi antara Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) dengan wakilnya, M Yasin Ali ternyata hingga kini belum ada tanda-tanda akan berakhir.
Padahal, jika dihitung pasca insiden kegaduhan yang terjadi dalam pelantikan pejabat esalon II Maret lalu, dishamonisasi kedua pucuk pimpinan pemprov ini rupanya sudah berlangsung tujuh bulan lebih.
Belum akurnya hubungan AGK dan wakilnya ini kembali nampak dalam paripurna penyampaian tanggapan faraksi tentang Ranperda Pengelolahan Barang Milik Daerah kemarin (23/11).
Dimana, paripurna yang dipimpin wakil ketua M. Wahda Zainal Imam ini keduanya kompak tidak hadir. AGK sendiri memang absen dengan karena kondisi kesehatannya yang belum fit, sehingga dia menunjuk Sekprov Samsuddin A Kadir untuk mewakili dirinya.
Hal ini kemudian memicu banjir interupsi dari anggota Deprov. Mereka menilai jika memang Gubernur berhalangan hadir, setidaknya diwakili oleh Gubernur, bukan Sekprov.
“Kita sudah dua kali paripurna tidak dihadiri gubernur dan wagub. Maka itu paripurna hari ini (kemarin, red) wajib dihadiri gubernur ataupun wagub,” tegas Rosihan Jafar.
M. Zainal mengaku, meski kondisinya belu fit, namun AGK kata dia sebelumnya mengaku akan mengupayakan hadir pada paripurna kedua kemarin. “Paripurna pertama dihadiri sekda karena wagub saat itu berada diluar daerah,” terangnya.
Namun, saat paripurna kedua digelar kemarin, ternyata AGK belum bisa hadir pun dengan alasan kondisi kesehatab. Sementara wagub pun sampai saat ini tidak diketahui alasannya. Dari amatan koran inu, AGK memang menyampaikan sambutan secara virtual, namun karena terjadi gangguan jaringan, sehingga sambutan yang dibacakan AGK tidak bisa didengar oleh anggota Deprov. Sehingga pembacaan sambutan secara virtual pun dialihkan ke Sekprov .
Bukan hanya pada paripurna penyampaian tanggapan faraksi tentang Ranperda Pengelolahan Barang Milik Daerah, sorotan ketidak hadiran Wagub juga berlanjut pada paripurna penyampaian Ranperda tentang APBD 2021.
Bahkan, paripurna ke tujuh yang dipimpin ketua Deprov Kuntu Daud itu pun sempat diskorsing lantaran banjir interupsi ditengah pembacaan sambutan oleh Gubernur secara virtual yang juga diperparah dengan gangguan jaringan. Paripurna kemudian dilanjutkan setelah Derov meminta pembacaan sambutan dilakukan Sekproiv.
Samsuddin saat membaca sambutan AGK mengatakan, pertumbuhan Ekonomi Malut tahun depan ditargetkan 5,5 plus minus 1, laju inflasi yang diasumsikan 2 sampai 4 persen. Indeks rasio Gini ditargetkan 0,307. IPM ditargetkan sebesar 69,00 point Pemprov juga memprediksi tingkat kemiskinan pada angka 6,4 sampai 7 persen. selanjutnya Indeks Ketimpangan Wilayah ditargetkan lebih membaik, pada posisi 0,26.
“Rencana makro ini ditargetkan pencapaiannya melalui pelaksanaan rencana kerja, dan diuraikan dalam rancangan penganggaran yang disampaikan,” katanya.
Sementara itu, pada RAPBD tahun 2021,Pemprov merancang Pendapatan Daerah tahun sebesar Rp 2,848 Triliun, meliputi PAD ditargetkan Rp 563,63 miliar. Kemdian rransfer daerah sebesar Rp 2,247 triliun yang meliputi transfer Umum sebesar Rp 1,4 Triliun lebih, Transfer Khusus Rp 843,8 miliar lebih.
Sementara Pendapatan derah yang bersumber dari pada pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, ditargetkan Rp 37,36 Miliar. “Transfer ke daerah secara resmi akan di diserahkan bersama dengan penyerahan DIPA APBN dan Dana Desa oleh presiden tanggal 25 November,” katanya.
Pada pos belanja darrah yang dirancang sebesar Rp 3,378 triliun meliputi Belanja Operasi sebesar Rp 1,92 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,124 triliun lebih, Belanja Tak Terduga Rp 20 miliar, dan Belanja Transfer ke Kabupaten/kota Rp 184 miliar.
Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp 530 Milyar Rupiah, yang terdiri dari rancangan SILPA ditambah dengan penerimaan Pinjaman daerah. “Dengan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan dirancang seimbang atau nol rupiah,” sebutnya.(lfa/pur)
