HARIANHALMAHERA.COM–Keluhan soal mahalanya ongkos rapid test sebesar Rp 800 ribu yang belakangan
viral di sosial media hingga memicu gelombang aksi protes para sopir logistic lintas halmahera kemarin, langsung direspon pihak gugus tugas (gustu) percepatan penanganan Covid-10 Malut.
Sekretaris Gustus Covid-19 Malut Samsuddin A Kadir mengaku sudah meminta tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Menurut dia, jika hasil kajianya dianggap perlu, maka pihak gustu akan menyurat tim gugus kabupaten/kota untuk menyesuaikan. Namun, berbeda halnya jika hasil kajian menunjukkan dokumen rapid test non reaktif itu perlu dilakukan. “Kalau perlu ya sudah (dijalankan), tapi di kaji
dulu,” akunya.
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud menyoroti kebijakan wajib rapid test yang diterapkan di Kabupaten/Kota. Ia mengkau sudah mendapat banyak keluhan dari masyarakat, termasuk anggota dewan sendiri.
Kuntu menegaskan, apabila sopir logistis lintas halmahera yang mengangkut logistic dikenakan tarif sebesar Rp 800 ribu per sekali rapid test, maka akan berimbas pada biaya pengiriman barang. Kondisi ini kata dia akan memicu kenaikan harga barang.
Karena itu, ia meminta tim gustu agar mengevaluasi kebijakan tersebut. “Saya harap ada pengertian baik. Di dalam daerah atau antar kabupaten itu kalau bisa di ringankan saja kecuali ke Jakarta atau perjalanan lintas provinsi itu wajib rapid test bahkan harus swab tes,” ucap
Kuntu Selasa (2/6).
Politisi PDI-P ini menegaskan, anggaran Coid-19 sebesar Rp 148 miliar untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD seharusnya rapid test kepada warga yang akan
melakukan perjalanan di dalam daerah tidak perlu ada, mengingat anggaran tersebut pada intinya untuk kepentingan masyarakat Malut. (lfa/pur)
