HARIANHALMAHERA.COM– Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil V (Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu), Mislan Syarif menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal itu lantaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dinilai mengabaikan Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam Rapat Paripurna DPRD di Sofifi, Senin (28/72025), Mislan menyebut nama Taliabu nyaris tak muncul dalam platform pembangunan lima tahun ke depan, sehingga menilai Pemprov tidak mempunyai komitmen terhadap pemerataan pembangunan.
“Saya sudah pelajari dokumen RPJMD dan saya kecewa, karena Pulau Taliabu sepertinya tidak dianggap sebagai bagian dari provinsi ini. Peta strategis kosong, tidak ada program prioritas, Ini penghinaan terhadap daerah perbatasan,”
Menurutnya, ketimpangan ini bukan pertama kali tetapi sudah berulang dari tahun ke tahun, di mana daerah-daerah pinggiran seperti Kabupaten Taliabu hanya dijadikan pelengkap administratif, tanpa kehadiran nyata pembangunan.
“Kami ini garda terdepan, tapi selalu dianaktirikan. Jalan provinsi tidak ada, jalan nasional pun belum menyentuh. Apa kami harus menunggu 10 tahun lagi hanya untuk jalan penghubung,”
Mislan pun berharap pemimpin baru, Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, agar tidak sekadar menjanjikan perubahan di atas kertas, sehingga itu minta RPJMD direvisi dengan serius agar menjawab kebutuhan riil rakyat, bukan sekadar formalitas birokrasi.
“Jangan biarkan Taliabu jadi halaman belakang pembangunan Maluku Utara. Kami menuntut keadilan, bukan belas kasihan.(red)
