HARIANHALMAHERA.COM– kekosongan kursi pimpinan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, akhirnya jumat (27/5) resmi diisi oleh M Umar Ali, setelah dilantik oleh Wakil Gubernur (Wagub) Malut, M Ali Yasin sebagai Penjabat (Pj) Bupati. Prosesi pelantikan orang nomor satu di ‘Negeri Pasifik’ yang berlangsung di Aula Nuku lantai II Kantor Gubernur Malut itu berjalan lancar hingga selesai.
Wagub Malut, M Ali Yasin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan Pj Bupati Pulau Morotai yang digelar tersebut merupakan momemtumn penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Morotai untuk mengisi kekosongan Bupati dan wakil Bupati yang jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022 kemarin.
“Alhamdulillah hari ini (jumat,red) kita telah menggelar proses pelantikan Penjabat Bupati Pulau Morotai dengan penuh hikmah, dimana masa jabatan Pj Bupati sendiri meski hanya berlangsung selama satu tahun, tetapi durasi ini bukan singkat dalam hal berpemerintahan. Tapi seandainya kineja bagus dan sebagainya nanti dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri,”katanya.
Mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dua periode ini pun menuturkan bahwa tahun 2024 nanti merupakan momentum pesta demokrasi, dimana digelar pemilihan umum (Pemilu) secara serentak mulai dari pemilihan kepala daerah, anggota legislative dan presiden sehingga itu perlu kesiapan pemerintahan Morotai untuk ikut sukseskan tahun politik tersebut.
“Secara nasional kita akan memasuki tahun 2024, dimana akan dilaksanakan agenda pemilihan umum (Pemilu) serentak, yaitu pemilihan kepala daerah dan legilatif, karena yang paling penting di 2024 adalah pemilihan legislatif dan pemilihan Bupati sampai terpilihnya Bupati defenetif,”ujarnya.
Wagub M Ali Yasin juga mengingatkan M Umar Ali bahwa setelah dilantikan sebagai Pj Bupati Morotai maka akan banyak tantangan yang dihadapi mulai dari isu nasional seperti pandemic Covid-19 yang belum sepenuh pulih hingga kondisi daerah sendiri.
“Sementara kendala internal yang akan dihadapi saat ini antara lain rendahnya kemampuan fiskal daerah, minimnya PAD, minimnya infrastruktur, masih lemahnya koordinasi, rendahnya disiplin dan etos kerja ASN, serta masih adanya tumpang tindih kewenangan,”ungkapnya.
Sedangkan persoalan eksternal lanjut Wagub Malut, selain meliputi situasi Covid-19 yang belum berakhir juga dilanda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga bahan pangan serta daya beli masyarakat yang masih rendah hingga tingkat kemiskinan maupun pengangguran yang cenderung meningkat.
“Kesemuanya ini merupakan permasalahan dan tantangan pemerintah yang harus dihadapi. Disamping itu, hal penting yang perlu saya ingatkan, selaku Penjabat Kepala Daerah, Saudara harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan Sinergis, dengan Instisusi DPRD Kabupaten Pulau Morotai dan semua Instansi terkait lainnya,”tuturnya.(Ifa)
