HARIANHALMAHERA.COM–PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), akhirnya angkat suara soal lambannya pengadaan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menjadi kendala utama dibalik lambannya pemutusan rantai penularan Covid-19 .
Sekretarus Provinsi (Sekprov) Malut Samsuddin A Kadir mengaku, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemprov sehingga memutuskan untuk belum mengusulkan pengadaan mesin uji sampel swab itu .
Pertimbangan yang pertama adalah penghematan anggaran penanganan Covid-19. Menurut Samsuddin, meski anggaran yang dialokasikan cukup besar Rp 148 Miliar di tahun ini, namun Pemprov perlu berhemat mengingat pandemi tidak diketahui pasti kapan berakhirnya.
Kemudian, saat itu Pemprov juga mendapat bantuan satu unit mesin PCR dari BNPB meski baru diterima kemarin setelah sebelumnya yang tiba adalah bantuan APD, sehingga pihak GTPP Covid-19 Malut mengurunkan niat untuk melakukan pengadaan.
Namun, usulan pengadaan itu akhirnya dilakukan menyusul sejumlah OKP dan LSM Rorano membuat aksi penggalangan dana melalui gerakan Koin untuk PCR. “Tapi itu (pengusulan pengadaan PCR, red) baru diputuskan di bidang perencanaan,” katanya.
Sementara, bantuan satu unit mesin PCR beserta perangkat terkait telah diterima GTPP di posko GTPP di Sahid Bela kemarin. Samsuddin mengaku memang munculnya perdebatan terkait keberadaan bantuan mesin PCR ini lantaran bantuan tersebut tertahan cukup lama di Makassar.
“Karena kita tau bantuan datang ya buat apa kita beli, karena begitu lamanya bantuan datang inilah sehingga pengambilan keputusan tidak membeli dianggap kenapa tidak membeli,” terangnya.
Alasan pemprov memutuskan untuk mengusulkan pengadaan PCR setelah dilakukan analisa terkait diagnosi dan edpidomologi oleh bidang perencanaan. “Disatu sisi kita putuskan beli karena banyak swab yang menumpuk disisi lain mungkin akan terjadi peningkatan terus. Kalau PCR lebih mudah pengolahannya mungkin kita lebih masif karena sudah terjadi transmisi lokal,” jelasnya.
Meski begitu mekanisme pengadaan PCR ini setelah diputuskan oleh bidang perencanaan, kemudian dibuat RKB nya nanti setelah dibuat baru unit- unit terkait itu membuat kontrak pemesanan. “Untuk SDM sudah siap,” tukasnya.
Selain Pemprov, satu-satunya Pemda di Malut yang juga akan melakukan pengadaan mesin PCR adalah Kepulauan Sula (Kepsul).
Bupati Kepsul, Hendrata Theis saat ditemui di kantor BPK RI Perwakilan Malut di Ternate mengaku saat ini, Pemkab tengah menyiapkan anggaran di APBD untuk membeli alat tersebut yang akan ditempatkan di RSUD Sula “Tim gustu sudah menyiapkan anggaran untuk segera di beli alat PCR sehingga kedepan Sula sudah memiliki alat tersebut,” katanya (24/6)
Mesin itu kata dia dalam waktu tidak begitu lama suda akan ada. “Kedepannya kita akan punya alat swab sendiri, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk pemeriksaan swab, termasuk follow up bagi mereka yang sudah dinyatakan positif,” tukasnya
Politisi Demokrat ini menuturkan, sebelum RSUD memiliki mesi TB-TCM, pemeriksaan specimen di Sula, dilakukan di Ambon. “Namun sekarang semuanya sudah dikirim ke RSUD CB Ternate” katanya.(tr3/lfa/pur)
