HARIANHALMAHERA.COM– Dibalik tunggakan tunjangan Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Chasan Boesoirie hingga tunggakan BPJS dan utang obat-obatan, ternyata mencuat ‘dalang’ penyebab masalah tersebut, yaitu informasi rekening siluman RSUD CB. Hal ini terungkap setelah aksi yang digelar beberapa hari lalu oleh gabungan dari organisasi kepemudaan (OKP) yang peduli nasib nakes.
Munculnya informasi rekening siluman RSUD CB tersebut ternyata diam-diam menjadi wacana internal DPRD Provinsi Malut hingga berniat untuk bentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk telusuri kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini bahwa dugaan pembuatan rekening khusus RSUD CB tersebut atas perintah oknum pejabat di Pemprov Malut, dimana anggaran dalam tabungan tersebut sebesar Rp 5 miliar yang merupakan dana talangan. Anggaran tersebut awalnya di rekening resmi RSUC CB yang kemudian dipindahkan ke rekening siluman.
Ketua Pansus Optimalisasi Pengelolahan Keuangan Daerah (OPKD), Ishak Naser, pun angkat suara soal adanya rekening siluman tersebut. Politisi NasDem ini mengatakan bahwa masalah tunggakan di RSUD CB ini besar kemungkinan ada kaitannya dengan kasus rekening tersebut.
Soal utang Rp 16 miliar yang disebut manajemen RSUD CB lanjutnya, tentu menjadi alasan untuk menutupi kasus yang sebenenarnya sehingga untuk memastikan utang tersebut dari maka dibutuhkan audit oleh lembaga kompoten dalam hal ini BPK agar diketahui pasti jumlah hutang.
“Pansus sebelumnya kaget soal utang sebesar itu ketika melakukan pertemuan dengan BPJS Ternate, karena pihak BPJS setiap bulan telah mengeluarkan uang muka sebelum klaim diajukan RSUD CB. Artinya semua obat telah dibayar BPJS, dimana misalkan klaim RSUD sekitar 10 miliar, pihak BPJS langsung membayar uang muka tanpa menunggu klaim RSUD masuk,”katanya, selasa (9/5) kemarin.
Soal rekening siluman ini menurutnya, sebuah keanehan yang perlu didalami dengan cara bentuk panitia hak angket.
“ini yang perlu kita telusuri kalau kalau memang itu benarnya adanya, lebih efektif kalau melalui hak angket supaya diberi hak penyelidikan supaya efektif menbongkar kasus ini.tapi kita belum sampai ke tingkat itu cuman kemungkinan mengarah ke sana,”tandasnya.(Ifa)
