HARIANHALMAHERA.COM – Rendahnya pencairan anggaran Pilkada oleh delapan Pemerintah Daerah (Pemda) di Maluku Utara (Malut) menyulut amarah Menteri Dalam Negeri (Medagri) Tito Karnavian.
Bagaimana tidak, progres pencairan anggaran sebagian besat masih diberi tanda merah karena belum mencapai 40 persen. Satu-satunya daerah yang sudah 100 persen adalah Kota Tidore Kepulauan (Tikep).
Sementara Ternate baru 40 persen, Halmahera Timur (Haltim) 40 persen, Halmahera Utara (Halut) 42,4 persen, Halmahera Selatan (Halsel) 45,4 persen, Kepulauan Sula (Kepsul) 48,75 persen.
Nah, yang lebih disorot mantan Kapolri itu yakni Kepulauan Taliabu. Pencairan dana hibah Pilkada oleh Pemda paling terkecil yakni 16,40 persen. “Saya melihat Maluku Utara saya sangat prihatin. Merah semua kecuali Tidore. Yang saya melihat ngeri, Taliabu paling rendah, miskin sekali ya,” kata Tito.
Yang bikin Tito lebih geram, dalam rapat yang berlangsung di Royak Resto Kafe itu, sang Bupati tidak menunjukan batang hidungnya. Karenanya, Tito meminta Polda dan Kejati untuk melidik APBD Taliabu.
Tito menegaskan, berdasarkan Permendagri 41, batas terakhir transfer dana hibah adalah 9 Juni kemarin. “Kalau di hitung dari tanggal 9 Desember pemungutan suara, maka hari ini (kemarin, red) mestinya transfer terakhir sudah dilakukan Pemda.
Karena itu, dia pun memerintahkan kepada Kabupaten/Kota yang belum melakukan transfer 100 persen agar segera dilakukan sebelum 15 Juli. “Ini saya minta betul kepada Taliabu, Halbar, level berikutnya nahkoda Ternate, Haltim, Sula, Halut, Halsel tinggal selesaikan dikit lagi. Kita tahu semua berapa jumlah saldo kas kewajiban yang harus dikerjakan dan lain-lain, yang tidak bisa ditunda berapa,” tegasnya.
Khusus Taliabu, dia mengatakan, meski APBD Taliabu memang sangat kecil yakni Rp 691 miliar, namun saldo yang tersisa di kas daerah masih Rp 112 miliar. Jika di transfer ke KPU dan Bawaslu Rp 19,30 miliar dan belanja pegawai Rp 4,93 miliar, maka sisa saldo di kas sebesar Rp 89 miliar
“Silahkan cek Kapolda, Kajati. Jangan dibuat proyek. Buka dulu agenda nasional (pilkada, red) ini. Saya minta Taliabu ini secepat mungkin buat pencairan tolong disampaikan ke bupati. kalau nggak nanti jadi objek pemeriksaan kita loh,” tegasnya.
Selain Taliabu, daerah yang paling kecil pencairan dana hibah Pilkada adalah Halbar. Sejauh ini dari laporan yang diterima Kemendagri, pencairannya untuk KPU baru 21 persen dan Bawaslu baru 22 persen.
Sedangkan saldo yang tersisa di kas daerah masih Rp 801 miliar. Jika dicairkan untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp 84,88 miliar dan belanja pegawai sebesar 20,42 miliar kemudian ditambah anggaran pengamanan 100 persen pun saldo tersisa masih Rp 45 miliar. Parahanya lagi, Bupati Halbar Danny Missy pun tidak hadir dalam kesempatan itu. (lfa/pur)
