HARIANHALMAHERA.COM– Usai launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) pada kamis (19/5) di pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara, Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pun bertekad meningkatkan pelaksanaan program tersebut dengan mengalokasikan anggaran khusus.
Itu disampaikan Menteri yang disapa Bintang lantaran setelah mendengar langsung laporan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak di Malut terus meningkat sementara penanganannya terkendala pada anggaran dan pelaporan jaringan internet. Rencananya, Menteri Bintang, bertekad mendorong DRPPA di Tikep untuk mendapatkan anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) melalui Dinas PPPA di Malut.
Menteri PPPA Bintang Darmawati menuturkan bahwa salah satu indicator utama untuk mendapatkan DAK adalah harus ada laporan dan catatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Daerah.
“Maka sejauh mana daerah itu mengimput data laporan ke simponi PPA kami maka daerah tersebut dipastikan mendapatkan dana untuk pengembangan program. Saya juga berharap bahwa selain DRPPA, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA),”tuturnya.
Soal anggaran DRPPA sendiri menurut Menteri Bintang, dirinya sudah sampaikan pada seluruh Kepala Dinas PPPA Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar melaporkan kasus kekerasan, karena Kementerian tidak bisa menentukan sendiri anggaran yang harus digelontorkan tanpa adanya indikator-indikatornya.
“Anggaran yang kita (Kementerian PPPA,red) gelontorkan itu sebesar 120 miliar untuk di 34 Provinsi dan 216 Kabupaten/kota, dimana skema besaran anggaranpun tidak sama, tergantung tinggi laporannya kalau laporannya tinggi maka setiap daerah mendapatkan sebesar 650 miliar,”ungkapnya.
Untuk Provinsi Malut sendiri lanjut Menteri Bintang, tercatat ada 4 daerah yang mendapatkan DAK PPPA. Sayangnya, tidak sebut secara detail Kabu/Kota mana yang diberikan dana tersebut.
“Makanya ini nanti dikawal dan disampaikan oleh daerah juga menjadi catatan bagi kami semua bahwa kalau daerah-daerah yang akses internet kurang bagus untuk disampaikan laporan makanya ini bisa disampaikan secara manual,”jelasnya.(ifa)
