HARIANHALMAHERA.COM–Tepat hari ini (12/10), Provinsi Maluku Utara (Malut) genap memasuki usia 23 tahun. Selama dua dekade lebih pasca dimekarkan menjadi Provinsi pada tahun 1999, banyak persoalan yang belum kunjung tuntas. Mulai dari status Ibu Kota Sofifi yang sampai saat ini belum jelas, hingga masalah angka kemiskinan.
Banyak prestasi yang diraih Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Disamping sebagai provinsi dengan indeks kebahagiaan paling tetinggi, pertumbuhan ekonomi di Malut juga tercatat paling tertinggi di seluruh Provinsi, bahkan diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Atas capaian itu, tepat di usia ke 23 tahun ini, Pemprov pun mendapat kado terindah dari pemerintah pusat berupa award (penghargaan) sebagai Provinsi pertumbuhan ekonomi tertinggi yang diterima langsung Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) hari ini,
Namun, tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Malut itu ternyata belum mampu menentaskan masalah sosial salah satunya angka kemiskinan. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Malut mencatat, per Maret 2022, masih terdapat 79,87 ribu jiwa penduduk di penduduk provinsi yang kaya akan sumber daya alam (SDA) miskin atau sebesar 6,23 persen dari total jumlah penduduk Malut.
Dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk Malut memang terus mengalami peningkatan. Di tahun 2019 tercatat ada sebanyak 84,60 jiwa penduduk Malut yang miskin. Angka ini naik di tahun 2020 menjadi 86,37 ribu jiwa, dan Tahun 2021 sebanyak 87,16 jiwa.
Kepala Bappeda Salmin Janidi pun mengaku heran dengan tingginya angka kemiskinan dengan kondisi ekonomi daerah yan begitu tinggi. “Pertumbuhan ekonomi kita bagus, terus kenapa ada kemiskinan di mana- mana?,” kata Salmin Selasa (11/10).
Menurutnya, ketidak semitrisnya petumbuhan ekonomi dengan kemiskinan karena ada kriteria soal kemiskinan yang perlu dikaji. Tingginya pertumbuhan ekonomi namun, di tingkat masyarakat daya beli yang tidak di jangkau, tentu akan mempengaruhi taraf hidup masyarakat.
“Ini yang menjadi masalah disini sehingga perlu dilakukan kajian-kajian lebih spesifik agar bagaimana bisa mengangkat martabat masyarakat yang tadinya di survei masih dalam katagori kemiskinan,” katanya.
Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu didorong program pemerintah pusat oleh Pemda di di Kabupaten/Kota. Kemudian membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
“Kita berharap keberpihakan kita dalam menyusun program sampai pada eksekusi di lapangan betul – betul memberikan arah dan tujuan yaitu penunan kemiskinan tercapai. Disamping itu kita memperbaiki masyarakat dari kemampuan daya belinya setidaknya untuk Maluku Utara kita kurangi data kemiskinan,” harapnya.
Brdasarkan rilis dari BPS, terdapat dua daerah dengan angka penduduk miskin sangat tinggi d tahun ini. Kedua daerah yang notabene daerah yang dikelilingi perusahan tambang itu adalah Halmahera Timur (Haltim) dengan angka kemiskinan 14,58 ribu jiwa, serta Halmahera Selatan (Halsel) yang notabene kampung kelahiran Gubernur yang tahun ini jumlah penduduk miskin sebesar 12,23 ribu jiwa.
Dilain pihak, upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Malut ke 23 yang akan berlangsung Rabu (12/10) hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, upacara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur di Sofifi itu tanpa kehadiran dua pucuk Pemprov yakni Gubernur dan Wakilnya M Ali Yasin Ali. Praksis bertindak sebagai inepsktor upacara adalah Sekprov Samsuddin A Kadir
Dari pantauan Harian Halmahera dalam sejumlah rangkaian kegiatan HUT Provinsi di Sofifi mulai dari pameran UMKM, lomba gerak jalan, sampai zikir bersama di Masjid Shaful Khairaat, kedua pucuk Pemprov Malut itu tidak nampak batang hidungnya.
Kepada wartawan, Sekprov mengaku, Gubernur dan Wagub memang berhalangan hadir karena tengah berada di luar daerah. AGK sendiri saat ini berada di Jakarta menghadiri lounching Sail Tidore sekalugus menerima penghargaan pertumbuham ekonomi tertinggi.
Sementara Wagub menghadiri MTQN Nasional di Banjarmasing, Kalimantan Selatan (Kalsel). Wagub sendiri sudah sudah sebulan tidak berkantor. Poltikus PDIP itu hanya mengikuti agenda di luar daerah dan check up kesehatan.(lfa/pur)
