HARIANHALMAHERA.COM–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku heran dengan tingginya prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara.
Padahal, Malut merupakan daerah kaya akan sumber daya alam (SDA) terutama perikanan dan kelautan. Seperti pepatah klasik ‘Ayam Mati di Lumbung Beras’.
“Keanekaragaman hayati serta kekayaan lautan yang dimiliki seharusnya tidak ada stunting di Maluku Utara. Saya heran kenapa di sini angka stuntingnya tinggi,” ujarnya saat berdialog bersama Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, tenaga kesehatan, dan pendamping stunting, di Kelurahan Afe-Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sabtu (11/6) sebagaimana dikutip dari jpnn.com.
Diketahui, Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting balita stunting di Maluku Utara sebesar 27,5 persen. Untuk angka prevalensi stunting tertinggi yakni di Pulau Taliabu yakni sebesar 32,5 persen, sementara terendah yakni di Kota Ternate yakni 24 persen.
Muhadjir mengatakan, penyebab tingginya stunting di Malut adalah pemanfaatan SDA yang ada masih rendah. Menurutnya, kekayaan SDA yang ada harus dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi.
Dia juga mendapatkan laporan bahwa masih banyak orang tua yang tidak memiliki kesadaran untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya. Contohnya, anak-anak hanya diberikan makanan papeda (olahan sagu) karena anak menyukainya, tetapi asupan protein lain tidak terpenuhi. “Jadi, kalau sedang hamil Ibu bisa makan ikan yang banyak agar pertumbuhan janinnya baik,” ucapnya.
Kemudian, tambah Menko Muhadjir, di sini banyak ikan laut yang sangat sehat, tanaman subur banyak jenisnya. Seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk meningkatkan gizi ibu dan anak-anak
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga menuturkan, salah satu penyebab masih tingginya angka stunting dan gizi buruk di Malut adalah fasilitas dan sarana prasana yang masih kurang memadai.
Diketahui, Provinsi Maluku Utara untuk rumah sakit rujukan dalam penanganan gizi buruk hanya terdapat di beberapa tempat, salah satunya di RSUD Dr. Chasan Boesoerie Ternate.
Akan tetapi, Provinsi Maluku Utara yang memilki demografi kepulauan yang penduduknya tersebar membuat penanganan dan langkah preventif gizi buruk sulit untuk dilakukan.
“Ini kan problemnya spasial. Karena di sini kepulauan. Sekitar ratusan pulau di sini ada penghuninya. Sementara posisi rumah sakit rujukan itu di Kota Ternate dan harus mengcover seluruh pulau-pulau itu,” ujar Muhadjir usai menjenguk penanganan anak penderita gizi buruk di RSUD Dr CB, Minggu (12/6).
Muhadjir mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengupayakan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah di Malut. Nantinya, dia akan mendiskusikan dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk penambahan fasilitas rumah sakit penunjang di seluruh pulau yang ada di Malut.
“Karena itu saya kira pemerintah melalui Pak Menkes harus membuat langkah-langkah transformatif untuk Maluku Utara bagaimana supaya ada rumah sakit pendukung dari rumah sakit rujukan utama di pulau-pulau yang ada itu sehingga penanganan stunting dan gizi buruk bisa terselesaikan,” jelasnya.
Selain itu, Menko PMK mengatakan, pemerintah juga akan melengkapi fasilitas dan sarana prasarana dari rumah sakit rujukan utama di Malut yang masih sangat kurang. Misalnya belum ada cathlab untuk penanganan penyakit jantung tidak bisa ditangani dan harus dirujuk di Makassar.
“Ini tentu sangat menyulitkan. Yang penting di sini adalah untuk segera meningkatkan prasarana infrastruktur sehingga rumah sakit (RSUD Dr. Chasan Boesoerie) di Ternate bisa berfungsi sebagai rumah sakit rujukan utama,” ucapnya.
“Karena itu saya mohon nanti ditingkatkan. Targetnya Pak Presiden 14 persen. Nanti saya ke sini lagi harus di bawah 20 persen,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga berkunjung ke dua rumah keluarga resiko stunting. Menko PMK juga mengecek status penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Hasilnya, dari mereka masih belum menerima skema bantuan sosial PKH.(jpnn/pur)
