HARIANHALMAHERA.COM–Tim Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) memutuskan tidak lagi mengakomodir usulan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Sofifi dari Pemprov Malut. Sikap itu diambil setelah kecewa melihat banyak OPD yang menghilang disaat tim turun meminta data.
Asisten Deputi (Asdep) Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) Ikram Sangadji terlihat menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat jumlah pimpinan OPD yang hadir dalam rapat di kediaman Gubernur di Ternate, Jumat (26/8) pekan lalu.
Dari 15 OPD yang diundang, hanya dua yang hadir. Mereka adalah Plt Kepala Dinas PUPR Saifuddin Juba beseta jajaran dan Kepala Bappeda Salmin Janidi dan jajarannya. Sisanya, tidak tampak batang hidungnya.
Padahal rapat ini awalnya digelar pukul 09.00 WIT. Namun, hingga pukul 09.50 WIT tidak ada satu dari 12 OPD yang datang. Sementara, rapat itu sangat penting, yakni berkaitan dengan finalisasi validasi dan singrkoniasi data pembangunan infrastruktur di Sofifi.
12 OPD yang tidak hadir yakni Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Bapenda, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, DPM-PTSP, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud), Disperindag, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
Tak mau membuang waktu, Ikram langsung menutup rapat yang notabene tindaklanjut dari arahan Menko Marves itu pun batal digelar. “Pak kaban Beppada, maaf ya, rapat kita tutup, kita pindah ke kantor BPJN untuk rakor bersama instansi vertikal,” tegas Ikram.
Dia menegaskan, jika tidak ada keseriusan dari Pemprov, maka tim Kemenkomarves tidak akan lagi menghendel usulan pembangunan kota baru Sofifi dari Pemprov. Timnya hanya sebatas menyusun kebutuhan infrastruktur dari instansi vertikal yang di Malut.
“Untuk pemprov silahkan urus saja diri sendiri. Saya akan laporkan masalah ini kepada pak Menko,” tegasnya sambil berjalan menuju kantor BPJN yang berada di depan kantor UP3 PT PLN Ternate.
Ikram mengatakan, sikap sebagian OPD yang terkesan tidak serius mendorong pecepatan pembangunan Sofifi ini juga tak lepas dari tidak adanya ketegasan dari Gubernur AGK.
“Saya rasa ini prilaku pribadi, bukan instansi. Sikap cuek OPD ini karena pak Gubernur terlalu memanjakan OPD. Kan tidak mungkin semua data harus dicover Bappeda dan Dinas PUPR. Kasihan mereka siang malam tidak tidur sementara OPD lain asik asik saja,” katanya
Ikram mengatakan, verifikasi dan singkronisasi data harusnya sudah selesai pekan kemari. Namun, karena banyak SKPD tak hadir dan hanya di hendel oleh Bappeda dan PUPR, sehingga tidak bisa tuntas.
“Ya kita mau apa, ini sudah menjadi karakter kita di Maluku Utara. Dari sini masyarakat atau publik bisa menilai, siapa yang tidak serius, Pempus selalu disalahkan dibilang hanya berijanji, tapi kenyataannya pemprov tidak siap, data yang diminta belum bisa disiapkan,”tukasnya.
Untuk mencocokan data, tim harus mengkonfirmasi ke instansi teknis. Ikram mencontohkan pembangunan jalan dan bangunan harus ada kajian lingkungan.
“Nah sejauh ini Kajian Dinas Lingkungan seperti apa dan sudah sejauh mana, kemudian ketika ada lokasi perdagangan yang akan dibangun, sejauh ini Dinas Perdagangan sudah mengkaji kebutuhannya atau belum, begitu juga instansi lainnya.,” katanya
Terlepas sebagai koordinator tim dari Kemenkomarves, Ikram yang juga putra asli Malut pun mengaku tidak mau jika kampung kehalirannya ini tidak bisa dibangun karena sikap cuek orang orang tertentu
“Makanya bersama Beppeda dan PUPR akan berupaya menyelesaikan dokumen usulan. Dan insa Allah besok kita kembali lakukan koordinasi penyelesaian data,” jelasnya.
Dia menegakan tidak menyalahkan Gubernur, karena gubernur sudah berupaya membangun sofifi, hanya saja tinggal perangkat daerah yang menerjemahkan apa yang menjadi keinginan gubernur.
“Tinggal ketegasnya saja melihat kondisi OPD nya seperti apa, karena saya lihat tidak ada keseriusan dalam mendorong pengembangan kota sofifi,” tandasnya.
Kadis PUPR Saifuddin Juba mengatakan, PUPR saat ini sudah mengajukan data pembangunan infrastruktur diantaranya ruas jalan Sofifi menuju Bandara Loleo, “Pastinya kita tetap serius, apalagi pak gubernur sudah bersemangat mendorong percepatan pembangunan kota sofifi,” katanya.
Soal 12 SKPD yang tidak hadir, kemudian bagaiman untuk menyingkronkan data, Saifuddin mengaku, dirinya akan berkoordinasi SKPD terkait, sehingga bisa menghadiri rakor, agar masalah data bisa dituntaskan.”Saya tidak tau alasan apa mereka belum hadir, tapi saya akan koordinasikan agar besok semua OPD bisa hadir,”pungkasnya.
Di lain tempat, anggaran pembebasan lahan pembangunan percepatan Kota Baru di yang disiapkan Pemprov sebesar Rp 17 Miliar ternyata belum cukup untuk mendapatkan luas lahan yang dibutuhkan.
Ini disebabkan melonjaknya harga tanah dari tahun ke tahun. ”Kalau dulu dengan aggaran Rp 17 miliar, kita bisa dapatkan lahan yang luas, namun sekarang harga yang mahal sehingga kita tidak mampu imbangi lagi antara kebutuhan lahan dan kesediaan anggaran, karena mahalnya harga lahan,”akunya
Meskipun harga lahan yang mahal, namun Pemprov Malut tetap akan menyiapkan lahan berdasarkan kebutuhan infrastruktur yang dibangun, karena Pemerintah Pusat saat ini fokus untuk membangun Sofifi.
“Berapapun harganya tetap dibebebaskan untuk Pembangunan Sofifi kedepan. ”Kami akan terus melakukan Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kebutuhan lahan berdasarkan Infrastruktur yang dibangun, sehingga semua terpenuhi,”terangnya sembari mengatakan Pemprov juga akan menambah anggaran pembebeasan lahan melalui APBD Perubahan 2022. (lfa/pur)
