HARIANHALMAHERA.COM– beban utang yang terus menumpuk telah membuat pemerintah provinsi Maluku Utara terpaksa pangkas sejumlah program fisik hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan. Keputusan itu diambil sebagai langkah penghematan anggaran untuk selesaikan utang. Bahkan surat penghentian pelelangan pun sudah disampaikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Malut.
Sekprov Malut, Samsuddin A Kadir, mengatakan, pemangkasan program demi tekan utang tersebut telah dibahas bersama komisi III DPRD Malut dalam rapat evaluasi kegiatan tahun 2023pada Rabu (26/7) malam kemarin.
“Kita (Pemprov Malut,red) sampaikan penghentian pelelangan itu sesuai dengan hasil kesepakatan kita sebelumnya dengan komisi III jadi sudah dianggap sesuai dengan mekanisme,”katanya, kamis (27/7).
Penghentian sejumlah kegiatan ini menurutnya, tidak hanya yang belum jalan tetapi yang sudah berjalan pun dihentikan dan itu tidak masalah.
“Untuk kegiatan apa saja sementara masih dipetakan oleh Bappeda, kita masih cek yang mana sudah dan mana yang belum. Yang jelas kita juga akan menyisir kegiatan yang lain termasuk belanja barang dan jasa,”ujarnya.
Kebijakan Pemprov ini lanjutnya, untuk penghematan anggaran sehingga bukan hanya kegiatan fisik namun semua kegiatan yang belum jalan saat ini sehingga itu akan ditelusuri lebih lanjut.
“Kita lihat kalau sudah selesai berarti tidak mungkin di sisir dan yang masih ada berarti kita sesuaikan,”ungkapnya.(lfa)
