HARIANHALMAHERA.COM–Wakil Gubernur (Wagub) M Al Yasin Ali benar-benar tidak lagi berdaya dengan sikap kepala OPD yang indisipliner.
Meski kewenangan mengawasi disiplin ASN ada padanya, namun mantan Bupati Halteng dua periode itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Hal ini terlihat ketika anggota DPRD Provinsi Malut meminta ketegasanya terkait banyaknya kepala OPD yang absen di sidang paripurna dengan agenda mendengar jawaban kepala daerah atas pemandangan umum faraksi terhadap usulan 6 ranperda usulan Pemprov Selasa (9/8).
Dari pantauan koran ini, paripurna yang dihadiri Wagub itu hanya terlihat empat kepala OPD yang hadir dari total 30 lebih pimpinan OPD di Pemprov.
4 kepala SKPD yang hadir yakni Kepala Finas PPPA, Kepala Bappeda, Kepala BPMD, dan Karo Adpim.
Melihat itu, ketua Komisi III Rosihan Djafar dalam intrupsinya menyesalkan absennya puluhan kepala OPD ini.
Padahal, beberapa Ranperda yang diajukan pemerintah daerah ke DPRD butuh kehadiran pimpinan OPD terkait.
“Dibelakang kita minimal Dinas, Badan yang ada keterkaitan dengan Ranperda yang kita usulkan itu tidak ada satupun yang hadir di tempat ini,” Ujarnya
Menurutnya, ini menjadi kegelisahan sekaligus menunjukan antara Pemerintah dan DPRD itu tidak sejalan dalam hal membangun daerah.
Karena disetiap kali Paripurna DPRD itu kepala Dinas dan Badan mengabaikan undangan DPRD.
Untuk itu, dia meminta Wagub agar ada ketegasan sikap pemerintah daerah terkait dengan hubungan dua lembaga ini.
Wagub pun mengaku para pimpinan OPD ini akan hadir jika seandainya dirinya adalah Gubernur.
Sebab selama ini yang didengar kepala OPD hanyalah Gubernur. “Kalau wakil bicara ini dong tara dengar,” katanya
Yasin pun kembali menyalahkan Gubernur yang tidak tegas dengan anak buahnya.
“Kalau pimpinan tara (tidak) karas pa dorang (mereka), dorang begitu tarus. Tapi kalau toki dorang pe kepala sadiki, dorang rasa sakit dong pasti hadir,” cetus Wagub
Wakil ketua DPRD Malut M Rahmi Husen menilai, apa yang disampaikam wagub adalah bukti lemahnya Gubernur selalu leader terhadap bawahannya.
“Sampai keluar bahasa Wagub tadi (kemarin red). Ini bukti lemahnya leader. Oleh karena itu kita minta pak gub untuk menertibkan,” kesalnya.
Ketua Demokrat Malut ini mengatakan setelah paripurna, akan ada tahapan pembahasan Ranperda. Karena itu, kehadiran OPD terkait dengan Ranperda dalam pembahasan sangat dibutuhkan.
“Saya akan kawal di Bapinperda agar kemudian OPD yang mengusulkan Ranperda di maksud harus serius kita bahas berhari – hari bahkan minggu agar setiap Ranperda itu sesusi harapan dan berkualitas,” tegasnya. (lfa/pur)
