HARIANHALMAHERA.COM– Wakil Gubernur (Wagub) Malut, M. Al Yasin Ali, senin (3/4) menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun anggaran 2022 ke DPRD Malut. Dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan ke-2 yang dipimpin ketua DPRD, Kuntu Daud didampingi wakil ketua M. Abusama itu Wagup pun beberkan sejumlah capaian sepanjang tahun 2022.
Wagub M. Al Yasin mengungkapkan, bahwa dokumen LKPJ tentu memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun anggaran, dimana terdapat 142 program yang dilaksankan oleh perangkat daerah sesuai urusannya masing-masing, serta 1 program penunjang urusan pemerintahan yang melekat pada semua perangkat daerah.
“Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara lebih rinci diuraikan menurut perangkat daerah dan unit perangkat daerah serta program sampai kepada sub kegiatan telah disajikan dalam lampiran LKPJ yang disampaikan ini,”katanya.
Dalam LKPJ ini juga lanjutnya, ada kebijakan strategis yang diambil sepanjang tahun 2022, yakni sebanyak 575 keputusan kepala daerah serta 53 peraturan kepala daerah.
“Tahun ini juga, daerah telah menetapkan 12 peraturan daerah (Perda) dalam rangka menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat,”ujarnya.
Capaian pembangunan tahun 2022 menurutnya, telah memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,76 menjadi 69,47 atau naik sebanyak 0,71 point.
Selain itu sambungnya, tingkat kemiskinan menurun dari 6,32 persen menjadi 6,23 persen atau turun 0,15 point, laju pertumbuhan ekonomi naik dari 16,4 persen menjadi 22,94 persen, sementara untuk tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,71 persen menjadi 3,98 persen atau turun 0,73 poin.
untuk pendapatan perkapita sendiri dikatakatan Wagub Malut bahwa, telah meningkat dari 25,1 juta rupiah perkapita menjadi 30,51 juta rupiah perkapita, atau naik 5,41 juta rupiah perkapita, kemudian untuk indikator ketimpangan, mengalami kenaikan 0,009 point jika dibandingkan capaian dengan target rencana tahun 2022, maka realisasi memperlihatkan pencapaian yang positif.
Lebih lanjut disampaikan Wagub Malut bahwa terdapat lima indikator makro dapat melebihi target, akan tetapi untuk rasio kini tidak mencapai target, atau naik 105,5 persen, yang menandakan naiknya ketimpangan pendapatan.
Mantan Bupati Halteng ini pun menambahkan dalam LKPJ ini disajikan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Malut.
“Berdasarkan data realisasi keuangan pendapatan daerah yang dirancang sebesar Rp. 3,54 Triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 2,96 Triliun lebih atau 83,52 persen. Pendapatan tersebut terdiri PAD yang mampu direalisasikan 85,05 persen dari target. Pendapatan Transfer yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH terealisasi 99,77 persen dari target. Sementara pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah masih jauh dari target, sehingga membutuhkan upaya-upaya yang lebih strategis,”ujarnya.
“Selanjutnya belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 3,069 Triliun atau 76,63 persen. “Belanja Daerah diuraikan dalam 144 program dan non program yang dilaksanakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan,”ungkapnya.
Dari sisi pembiayaan daerah disebut Wagub Malut, penerimaan pembiayaan hanya terealisasi sebesar Rp 137 Miliar lebih yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaam pinjaman daerah atas pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 46 miliar lebih. Dengan demikian pembiayaan netto menjadi sebesar Rp 90 Miliar lebih,”pungkasnya.(lfa)
