HARIANHALMAHERA.COM–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bikin gebrakan. Mulai tahun depan dana transfer daerah akan diawasi sangat ketat. Hal ini dimaksudkan tidak ada penyalahgunaan dan pelaksanaannya sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo di pemerintahan periode kedua.
Mendukung rencananya itu, mantan Kapolri itu akan memanggil semua forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Mulai gubernur, bupati/wali kota, ketua Deprov/Dekab, kapolda/kapolres, kajati/kajari, Pangdam, Danrem, dan Dandim.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menyebut, pemanggilan itu terkait penyamaan visi pengelolaan anggaran transfer daerah senilai Rp800 triliun.
“Sebagai informasi, nanti tanggal 13 November 2019 di SICC Sentul Bogor, Mendagri akan mengundang semua pimpinan di daerah untuk rakor tentang Penyamaan Visi Pembangunan 2020-2024 ke depan,” kata Bahtiar dalam keterangan pers, Selasa (5/11), dilansir CNNIndonesia.com.
Bahtiar mengharapkan para kepala daerah untuk hadir dan tidak hanya mengirim perwakilan. Menurutnya, acara tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu memastikan kehadiran Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain itu akan hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Begitu juga dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.
“Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ir Joko Widodo dan Wapres Prof KH Ma’ruf Amin juga dijadwalkan turut memberikan arahan bersama empat Menteri Koordinator,” ujar Bahtiar.
Sebelumnya, Tito sempat mengatakan hendak mengumpulkan kepala daerah usai bertemu Pimpinan KPK Alexander Marwatta dan Saut Situmorang. Tito mengatakan mereka membahas anggaran pemerintah daerah yang juga jadi ranah Kemendagri.
“Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp800 triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Tito kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Kemendagri, akhir Oktober lalu.(cnn/fir)
