Data Penerima Bansos Harus Transparan

Mendagri Minta Daerah Tiru Inovasi Pemkab Banyuwangi

HARIANHALMAERA.COM – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) gelombang pertama ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Mulai kemarin, Kementerian Sosial bersama PT Pos Indonesia berupaya memperluas akses.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengakselerasi penyaluran BST, ”Saya sudah menempuh sejumlah langkah, baik terkait dengan PT Pos maupun satuan kerja terkait di Kementerian Sosial,” katanya.

Upaya yang dilakukan PT Pos adalah menambah loket-loket di kantor pos dan titik penyaluran di komunitas. Selain itu, memperbanyak tempat penyaluran di kantor desa, sekolah, balai RW, atau lokasi yang mudah diakses keluarga penerima manfaat (KPM). ”Hal ini untuk memperluas jangkauan dan layanan,” kata Mensos.

Mensos juga meminta PT Pos memperpanjang durasi penyaluran. ”Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai malam setiap hari. Dengan demikian, makin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” ujar Juliari. Dia juga memerintah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk terus memonitor dan melaporkan percepatan penyaluran BST. Harapannya, sebelum Idul Fitri, BST tahap pertama selesai disalurkan.

BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima program keluarga harapan (PKH). Selain itu, mereka ikut dalam program sembako dengan indeks bantuan Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan. Bantuan dimulai April hingga Juni.

Selain bansos yang berkaitan dengan Covid-19, Kemensos membagikan bansos reguler. Misalnya, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta orang. Ada juga bantuan sembako yang menargetkan 20 juta KPM.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan. Dengan demikian, penyaluran bantuan pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat dari usulan RT/RW.

Guna memastikan ketepatan sasaran, saat ini Kemendes PDTT dan Kemensos akan membuat kebijakan baru. Identitas setiap penerima akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. ”Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima bantuan. Kalau ada Kades yang mau main-main juga tidak akan bisa,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat proses perbaikan data penerima bansos. Dia menilai, peran daerah dalam proses penyaluran bansos sangat penting. Setidaknya ada delapan jenis bantuan yang saat ini didistribusikan. ”Kepala daerah memegang peran penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi, dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran,” ujar Tito kemarin (17/5).

Pemda juga perlu memastikan agar data bansos yang bersumber dari APBD disinkronisasi dengan bantuan yang berasal dari pusat. Dengan demikian, pembagiannya bisa dilakukan secara merata. ”Sehingga diperlukan validasi dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat dan daerah,” imbuhnya.

Dari sisi pusat, pihaknya sudah memfasilitasi koordinasi antara kementerian teknis yang menangani bansos dan kepala daerah. Meski demikian, Tito menegaskan, keberhasilan penyaluran ditentukan kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala daerah. Sebab, kepala daerah lebih paham situasi daerah masing-masing.

Salah satu daerah yang dinilai positif oleh Tito adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia menilai langkah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data dengan melibatkan kepala desa sangat baik. ”Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa menyinkronkan berbagai skema bansos,” tuturnya.

Seperti diketahui, Azwar Anas membangun papan pengumuman yang berisi daftar nama, alamat warga KPM (keluarga penerima manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial. Mulai program PKH, bansos tunai, kartu sembako, BLT dana desa, bansos pemda, hingga kartu prakerja yang ditempatkan di objek vital. Dengan cara itu, warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melapor bila terjadi data ganda atau belum terdaftar.

Tito menilai cara kerja yang transparan dan partisipatif sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang. Mantan Kapolri itu meminta para kepala daerah mencontoh terobosan tersebut atau bahkan membuat inovasi lainnya. ”Saya berharap para kepala daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program,” ucapnya.(jpc/pur)

ANEKA BANTUAN PEMERINTAH