HARIANHALMAHERA.COM–Lawan politik Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres lalu, Prabowo Subianto, hamper dipastikan masuk dalam jajaran menteri. Hanya saja, bergabungnya Ketua Umum Partai Gerindra itu belum dapat diterima para relawan jokow-Ma’ruf.
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi Michael Umbas mengatakan, soal masuknya Gerindra ke koalisi sudah disampaikan Jokowi saat bertemu relawan Minggu malam (20/10). ”Pak Jokowi menyampaikan dengan bahasa halus, tapi relawan tidak diberi ruang untuk bertanya kenapa,” tutur dia, dikutip dari jawapos.com.
Menurut dia, para relawan merasa gelisah dengan keputusan itu. Sebab, secara psikologis mereka masih terbawa kerasnya persaingan pilpres. Sulit menerima lawan masuk kabinet.
Yang menjadi pertanyaan relawan, adakah keuntungan politik lebih besar bagi Jokowi dengan masuknya Gerindra? Apakah itu hanya semata-mata untuk rekonsiliasi? Pihaknya ingin memastikan dalam pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan tidak terjadi hal-hal buruk. Yaitu, adanya pihak yang memanfaatkan kekuasaan atau membajak pemerintahan.
Sebenarnya, kata dia, yang ingin diketahui para relawan adalah alasan Jokowi mengajak Gerindra. ”Apakah bisa dipastikan tidak ada ancaman dalam pemerintahan lima tahun mendatang,” ucapnya.
Dia juga masih mempertanyakan sikap Prabowo yang sangat menggebu-gebu ingin berkuasa, kemudian bersikap baik sekali terhadap Jokowi, kemudian masuk koalisi dan meminta jatah menteri. Apakah hanya jatah menteri yang diinginkan Prabowo?
Sikap Prabowo itu masih menimbulkan tanda tanya. Sebab, menurut Umbas, Prabowo datang ingin masuk koalisi, kemudian menyodorkan posisi menteri yang diinginkan. Berbeda jika dia ingin masuk kabinet, kemudian menyerahkan keputusan posisi menteri ke Jokowi. Apalagi, dia bukan anggota koalisi.
Umbas menegaskan, sebagian besar relawan kecewa dengan keputusan masuknya Prabowo ke kabinet. Namun, para relawan berprinsip, Jokowi-lah yang akan menjalani pemerintahan dan yang lebih tahu susunan kabinet. ”Tapi, jangan sampai keputusan itu berdampak buruk,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengaku menerima mandat langsung dari Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (21/10). ”Kami diminta memperkuat kabinet beliau. Dan saya sudah sampaikan, jika diminta, Partai Gerindra siap membantu. Kali ini resmi diminta dan kami siap membantu,” tegas dia setelah bertemu Jokowi.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya diminta membantu presiden di sektor pertahanan. ”Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu di bidang pertahanan,” imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, Jokowi telah memberikan sejumlah arahan terkait visi bidang pertahanan. Prabowo siap menanggung tugas tersebut. ”Saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Menurut dia, kepastiannya disampaikan pada Rabu (23/10). Namun, dia mengisyaratkan bahwa partainya mendapat jatah dua menteri. ”Yang dipanggil dua, jadi berapa?” kata dia sebelum beranjak pergi. Selama ini kans masuknya Edhy santer terdengar. Mantan ketua Komisi IV DPR itu disebut-sebut bakal ditempatkan sebagai menteri pertanian.
PDIP sendiri menanggapi santai masuknya Prabowo di kabinet. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sosok yang diundang Jokowi ke istana merupakan hasil pembahasan bersama para ketua umum partai koalisi dengan presiden. ”Seluruh Ketum partai sudah diajak bicara dan berdiskusi,” terang dia di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.
Namun, Jokowi juga punya hak prerogatif dalam menyusun kabinet. Pihaknya menghormati nama yang ditetapkan Jokowi. Sebab, presidenlah yang mengambil keputusan dan menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan.
Begitu juga soal posisi menteri pertahanan yang akan dijabat Prabowo. Hasto mengatakan, tentu Jokowi sudah memikirkannya secara matang. Hasto yakin masuknya Gerindra tidak akan mengganggu soliditas koalisi. ”Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bangsa,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan, tidak mengherankan jika Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Menurut dia, fenomena politik tersebut tidak terlepas dari hubungan baik Prabowo dengan Jokowi selama ini. Plus kedekatan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri (ketua umum PDIP) yang menjadi tokoh kunci dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.
”Hubungan yang harmonis inilah yang membuat Prabowo dan Gerindra lebih mudah diterima. Tentu Pak Jokowi juga sudah membuat kalkulasi,” ujarnya.
Menurut Qodari, Prabowo dan Jokowi sebetulnya tidak memiliki persoalan secara pribadi. Justru keduanya merupakan sahabat dan mitra dalam berdemokrasi. Itu terlihat dari intensitas pertemuan Jokowi dengan Prabowo. ”Jika bicara terkait kontestasi Pilpres 2019, Jokowi-Prabowo ini adalah 50 persen lawan dan 50 persen kawan,” ulasnya.
Soal sikap Prabowo yang siap menjadi menteri Jokowi, Qodari menilai ketua umum Gerindra tersebut hendak membuktikan ide dan gagasan yang selama ini dimilikinya. Khususnya soal kedaulatan pangan dan energi, swasembada air, serta membangun pertahanan negara yang kuat.
Dia yakin Prabowo adalah sosok mantan tentara yang sangat lapangan. ”Jadi, kalau ditanya mana yang dipilih, saya yakin Prabowo akan memilih menteri pertahanan,” katanya.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan, cara Jokowi memanggil calon menteri bak audisi hanyalah persoalan gaya kepemimpinan. ”Jokowi kan sudah ngomong kemarin bahwa hari ini dia akan mulai memperkenalkan calon menterinya,” terangnya saat berbincang dengan Jawa Pos kemarin.
Begitulah cara yang dipilih Jokowi untuk memperkenalkan calon menterinya kepada publik. Menyuruh calon menterinya masuk lewat akses yang mudah dijangkau awak media. Sebelum mereka diperkenalkan secara resmi Rabu pagi. Hanya, perkenalan tak resmi kemarin cuma sebatas publikasi calon-calon menteri. ”Kalau diperhatikan, nggak ada satu pun dari mereka yang berani ngomong posisinya ada di mana,” lanjutnya.
Pun demikian Prabowo. Dia tidak menyatakan secara lugas posisi yang akan ditempati. Hanya sempat menyebut dimintai bantuan di bidang pertahanan. Sangat mungkin Jokowi melarang mereka untuk berbicara soal posisi.
Cara tersebut, jelas Hendri, agak mirip dengan 2014. Bedanya, jumlah calon menteri yang diundang ke istana kala itu lebih banyak ketimbang saat ini. Bagi Hendri, yang menjadi pertanyaan justru bukan soal menteri. Melainkan apakah calon wakil menteri dan kepala badan juga akan diperkenalkan lewat metode yang sama.
Selain itu, sistem mirip audisi menjadi cara Jokowi untuk mengetahui reaksi publik atas calon-calon menterinya. ”Seperti biasa, Pak Jokowi kan senangnya testing the water,” ucapnya. Bila ada masalah, tentu publik akan bereaksi. Bukan tidak mungkin, reaksi publik akan berpengaruh terhadap jadi tidaknya seseorang diangkat sebagai menteri.(jpc/fir)
