HARIANHALMAHERA.COM–Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut), masuk dalam daftar kabupaten yang belum sama sekali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
“Yang belum (penyaluran) sudah berkurang banyak, dulu saya mengatakan ada 11, sekarang tujuh yang belum sama sekali, tujuh itu enam di Papua dan yang satu Pulau Morotai,” ujar Abdul Halim saat konferensi pers virtual dikutip dari Republika.co.id, Senin (22/6).
Abdul Halim menjelaskan, kondisi geografis membuat penyaluran BLT dana desa di enam kabupaten tersebut jadi terhambat. Namun demikian, ia berharap kendala tersebut bisa diselesaikan segera.
“Itu karena geografis dan komunikasi, sehingga ini terbukti dari perjalanan kemaren, ketika kita mengatakan ada 11 waktu itu tinggal 8 yang belum, yang lain sudah salur, bisa saja sekarang saya bilang tujuh tapi sudah tambah,” ungkapnya.
Sementara, kabupaten yang telah 100 persen melakukan penyaluran ada 316 kabupaten, kemudian 75 kabupaten yang penyalurannya 75 sampai 99 persen. Lalu 36 kabupaten kota yang penyalurannya 50 sampai 74 persen. Sementara yang menyalurkan 1 sampai 49 persen 20 kabupaten.
Dia juga menyebut sebelumnya, BLT Dana Desa yang telah terserap hingga 21 Juni sebanyak Rp 4,3 Triliun lebih. Jumlah BLT Dana Desa ini sudah diterima sebanyak 7.181.331 keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut dia, diantara tujuh juta KPM itu, terdapat KPM khusus yakni 1.938.959 KPM yang kepala keluarganya adalah perempuan kepala keluarga, dan 278.084 KPM yang anggota keluarganya ada yang menderita penyakit kronis atau menahun.
Sementara dari sisi jumlah desa yang telah menyalurkan BLT dana desa per 21 Juni, sebanyak 68.103 desa. Jumlah ini kata Abdul Halim, setara dengan 91 persen dari 73.692 desa yang telah menerima dana desa dalam rekening kas.
“Sudah 91 persen desa yang salur, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai semua, dalam artian desa yang menyalurkan BLT dana desa sudah semua, dan desa yang tidak salurkan yang memang tidak membutuhkan ya tidak masuk 100 persen,” ujar Abdul Halim.(jpc/fir)
