Oleh: Musa Maliki
Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, Kandidat Doktoral Charles Darwin University, Australia
BOLA panas rencana people power terus bergulir dan menguat. Kubu Prabowo dan Jokowi kini bermain di arena isu tersebut, baik pada 2014 maupun 2019. Apakah wacana itu benar-benar akan terjadi? Benarkah people power merupakan bagian dari tradisi demokrasi?
Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendukung atau membenarkan salah satu kubu, tapi sekadar untuk memberikan refleksi bagi kita semua demi keutuhan bangsa Indonesia dan demokrasi kita. Refleksi ini tentunya akan menentukan tindakan kita pada 22 Mei atau saat KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional serta masa depan kita.
People power
People power dalam demokrasi tidak diberi ruang sedikit pun. Dalam proses kesejatian demokrasi, debat di ruang publik dan ruang intelektual justru lebih dianggap sebagai fondasi dalam bangunan demokrasi.
Mengapa people power tidak ada dalam ruang demokrasi? Itu karena secara teoretis dan kesejarahan mempunyai wacana ini memiliki unsur ancaman, baik secara psikologi maupun politis. People power juga mempunyai kecenderungan provokatif, emosional, brutalisme, dan kekerasan. Implikasi jauhnya ‘perang sipil’, yakni bentrok fisik antara dua kubu. Dalam hal ini perang tidak selalu terkait dengan militer dan teknologi persenjataan.
Jika ditelusuri lebih jauh lagi, tradisi people power berasal dari tradisi filsafat Jerman, Marxisme. Teori Marxisme bagi sarjana ilmu sosial dan politik sudah tidak asing lagi. Teoritisasi ini bertumpu pada dialektika materialisme yang mengandaikan perebutan kekuasaan. Istilah Marxismenya ialah perebutan faktor produksi.
People power ini terjadi secara alamiah karena kondisi ketidakadilan dan keterasingan atas diri sendiri dan sosial (tidak adanya ruang dialog dari hati ke hati, kondisi guyub, dan suasana percakapan harmonis).
Kondisi alamiah ini tentu saja ditujukan untuk tujuan yang mulia. Dengan tujuan mulia inilah negara ideal komunisme Rusia berusaha dipraktikkan untuk menghapus ketidakadilan, keterasingan akan diri sendiri dan sosial. Sayangnya, komunisme hanya utopia, negara-negara yang konon dikatakan komunis ternyata hanya sampai pada tahap sosialisme atau diktator proletarian.
Dari pengalaman sejarah negara-negara Barat, people power selalu dipenuhi dengan tindak kekerasan dan hujatan/makian atas dasar sakit hati kebencian, dan perasaan menjadi korban penindasan antara dua kubu berkonflik. Hal itu juga merupakan ekspresi dari ketidakpercayaan diri, frustrasi, serta keterasingan atas diri sendiri dan sosial.
Dari perspektif mereka, semua ekspresi ini menampilkan rasa kepercayaan diri, kebanggaan baru akan identitas diri yang hilang (baca terasing), dan munculnya ikatan baru sosial dari kemunculan sesamanya.
Pengalaman di Timur Tengah dengan Arab Spring juga sama. Revolusi ini hanya menghasilkan gejolak politik dan kekerasan. Demikian pula sejarah people power di Iran yang berdarah dan menghasilkan sistem republik teokrasi yang tetap mempunyai batasan batasan tertentu.
Reformasi Indonesia (1998) juga merupakan aksi people power dalam memperjuangkan keadilan dengan melengserkan kekuasaan totalitarianisme Soeharto dan kemudian menuju demokrasi (identitas baru terbentuk). Namun, trauma rakyat Indonesia masih berbekas. Kasus penjarahan, pemerkosaan, mahasiswa hilang, dan sebagainya belum juga terungkap sampai sekarang.
People power dengan tujuan semulia apa pun, caranya tetap akan bermasalah dan hasilnya selalu tidak sesuai dengan harapan. People power hanya akan menghasilkan trauma, tragedi, rasa takut, dan kehilangan antarsesama serta akumulasi kebencian yang mendalam dan sakit hati.
People power hanya obat sementara bagi orang orang yang frustrasi, terasing atas diri sendiri dan sosial. People power hanya akan menguntungkan segelintir elite politik yang rakus menguras aset bangsa Indonesia dan menyengsarakan sebagian rakyat yang lemah.
Dalam real politik, people power sah-sah saja, tapi tentu dengan banyak risiko politik yang mesti dipertaruhkan. Hal itu merupakan fakta yang harus dihadapi bagi yang menginginkannya.
Dialog
Daripada menggunakan people power untuk melakukan perubahan, ada baiknya menggunakan cara-cara dialog yang jauh lebih demokratis. Di Barat, ide ini sering kali disatukan dengan tradisi debat. Namun secara konseptual, debat dan dialog memiliki perbedaan yang signifikan.
Debat saling mengasi dan menghancurkan, sedangkan dialog saling menghargai dan menampilkan solusi kebersamaan. Debat ialah awal dari people power, sedangkan dialog ialah proses demokrasi yang memang kompleks, panjang penuh kesabaran, dan melelahkan. Dialog dalam sejarahnya telah memberi ruang positif dalam menghadapi sejarah dan pengalaman suram bangsa Eropa.
Untuk itu, teoritisasi Juergen Habermas berusaha merombak semua bangunan teoritis dialektika materialismenya Marxisme agar lebih solutif. Habermas tertantang secara intelektual dengan melihat bangsa Eropa selalu berkonflik atas dasar rasionalitas penguasaan.
Rasionalitas jenis ini menggerakkan perdebatan untuk menguasai dan memenangi argumentasi demi kepentingannya. Rasionalitas jenis ini potensial menggerakkan people power demi memenangkan apa yang dianggapnya benar atas dasar preferensi fakta-faktanya.
Dialog tidak berdasarkan rasionalitas benar-salah atau matematis untuk tujuan penguasaan (manipulatif). Sampai kapan pun, rasa benarnya satu pihak, sudah pasti akan dianggap salah di pihak yang berseberangan. Jadi, jika mau berdebat secara rasional (bertipe penguasaan demi kepentingannya), ujung dari perdebatan terebut ialah people power yang berimplikasi ancaman dan biasanya dibumbui aksi kekerasan (tidak selalu, tapi sering kali).
Dialog memberi ruang bagi setiap pihak untuk mengungkapkan harapannya, dengan tetap memikirkan harapan orang lain, bukan menegasikannya dan membuatnya terus bersalah seumur hidup. Oleh sebab itu, prinsip musyawarah-mufakat atau tradisi rembuk desa di kampung-kampung Indonesia perlu dijaga dan dikembangkan.
Tradisi itu aset yang tidak ada akarnya di dunia Barat. Dari Habermas, secara teoritis, tradisi dialog baru saja dikembangkan dan sampai sekarang masih saja sulit dipraktikkan.
Belajar dari cara-cara rembuk di kampung yang masih lugu, guyub, dan saling memikirkan, saya yakin demokrasi kita akan menuju masa depan yang cemerlang. Walaupun melelahkan dan tentunya tetap diwarnai tragedi dan ketidakadilan.
Tragedi dan ketidakadilan dalam setiap masa dan di mana pun manusia berada tetap selalu ada. Hanya, sejauh mana dan sebesar apa level kebiadabannya. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk terus meraih nilai-nilai luhur, seperti keadilan dan kemanusiaan, demi mengurangi kesengsaraan umat manusia. Dengan jalan dialog yang penuh kesabaran, bukan jalan pintas people power.(*)
Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/236785-people-power-dan-tradisi-dialog
