HARIANHALMAHERA.COM– Pemekaran Sofifi menjadi daerah otonom terus digulirkan para elemen dan stakeholder di Sofifi. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) sendiri pun siap mendorong pecepatan ibukota Provinsi itu menjadi Kota.
Hal ini disampaikan langsung Wakil Wali Kota (Wawali) Tikep Muhammad Senin saat
menghadiri buka puasa bersama sekaligus diskusi tentang DOB Sofifi yang dinisiasi Koalisi
Pemuda Peduli Sofifi (Kompas) Sabtu akhir pecan lalu. Didampingi kepala Bappeda Tikep, Ketua PDIP Malut itu menyarankan Kompas yang dipimpin oleh Risman Tidore ini menyurat secara resmi ke Walikota Tidore meminta audiensi dengan pihak kesultanan Tidore.
“Nanti dengan surat permintaan itu Pemerintah daerah menyampaikan itu (DOB) kepada pihak kesultanan karena itu diminta oleh tokoh-tokoh yang ada di Oba,” katanya.
Ayah Erik, sapaan Muhammad Sinen mengatakan, DOB Sofifi ini tidak terlepas dari keputusan politik, untuk itu perlu dibicarakan dengan semua stakeholder dalam hal ini masyarakat, Pemda, dan pihak kesultanan Tidore. “Ini tuntutan politik, ini usulan politik. Pemekaran ini bicara politik,”tegasnya.
Anggota DPRD Kota Tikep periode 2014-2019, Anggota DPRD Terpilih periode 2019-2024,
ketua Aliansi Masyarakat Oba Bersatu (AMOB), dan tokoh masyarakat serta tokoh adat
perwakilan masing-masing-masing desa se daratan Oba. Abdullah anggota DPRD Tikep yang hadir dalam diskusi yang digelar di Penginapan Yusmar Sofifi itu. Mengisahkan soal rekomendasi Pemkot Tikep untuk pemekaran Sofifi hingga saat ini tak kunjung dikeluarkan.
Diceritrakan, pada saat penyusunan RPJMD yang di sahkan pada tahun 2016, anggaran untuk pemekaran Sofifi digelontorkan sebesar Rp. 1 miliar. Dana tersebut, dimasukkan dalam pos anggaran Bappeda, untuk menyusun segala rancangan persiapan administrasi Sofifi.
Namun disayangkan, hingga saat ini, administrasi berupa batas wilayah daerah, jumlah
penduduk, dan persyaratan pendukung lainnya tidak ada progres dari Pemkot Tikep.”Kita
tunggu sampai saat ini tidak pernah ada,” kesal dia.
Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Dapil II Oba ini untuk menepis isu bahwa 10
legislator yang dikirim warga Oba ke Tidore tidak pernah memperjuangkan pemekaran kota
Sofifi. “Ini harus kita jelaskan di forum ini agar tidak ada persepsi-persepsi miring kepada
anggota DPR yang masih aktif ini,”ujarnya.
Ketua Kompas Risman Tidore memastikan dalam pekan depan surat permintaan audens
Pemkot dengan pihak kesultanan akan segera dikirim. Jadi kita sudah menemukan benang
merah dari diskusi pada malam ini (Sabtu), secepatnya kita akan masukan surat
tersebut,”tukasnya. (tr3/pur)
