Pemprov

Indeks Demokrasi di Malut Naik

×

Indeks Demokrasi di Malut Naik

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi (Foto:Net)

HARIANHALMAHERA.COM– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Maluku Utara (Malut) dari tahun ke tahun mengalami ternyata mengalami peningkatan. Hal ini mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Malut.

Dari hasil surevey yang diukur BPS selama rentang waktu 2018, hasilnya IDI Malut selama
2018 masuk dalam kategori sedang dari skala 0 hingga 100.

Kategori sedang ini didapat lantaran, meski mengalami peningkatan dari angka IDI di 2017, peningkatan tersebut pun tak terlalu signifikan.

Kepala BPS Malut Misfaruddin dalam jumpa pers mengungkapkan IDI Malut tahun 2018 berada pada nilai 72,10, meningkat 1,8 persen dibanding tahun 2017 dengan nilai 70,73. “Secara nasional, capaian kinerja IDI Malut masih berada pada kategori sedang,” katanya seraya menyebutkan nilai IDI tertinggi adalah DKI Jakarta dengan angka 85,06.

Dia menjelaskan untuk mengukur Indeks Demokrasi ini BPS melihat tiga aspek utama yang
terdiri dari kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Dikatakan peningkatan Indeks Demokrasi ini terjadi karena ada perbaikan pada aspek lembaga demokrasi. Sementara dua aspek lain yakni hak-hak politik dan kebebasan politik mengalami penurunan poin.

“Dari tiga aspek ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa IDI pada 2018 naik, penyebab
utamanya adalah perbaikan pada aspek lembaga demokrasi,” katanya.

Untuk aspek kebebasan sipil BPS mencatat ada penurunan sebesar 11,24 poin dari 90,19
menjadi 78,94 di tahun 2018. Aspek hak-hak politik juga mengalami penurunan sebesar 3,45 poin dari tahun sebelumnya menjadi 62,39 di tahun 2018.”Sementara, aspek lembaga
demokrasi justru mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 24,90 poin menjadi 78,92,” katanya.

Dia juga menjelaskan untuk mengukur indeks demokrasi ini, tiga aspek tadi dibagi ke dalam beberapa variabel dengan beberapa indikator. “Misalnya aspek kebebasan sipil terdiri dari empat variabel yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat,
kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan diskriminasi,” ucapnya.

Sementara untuk aspek hak-hak politik memiliki dua variabel yakni hak memilih dan dipilih serta variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Kemudian untuk aspek terakhir yakni aspek lembaga demokrasi terdiri dari lima variabel yakni pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah serta peradilan yang independen.

Dari 2009 hingga 2018 IDI Malut mengalami fluktuasi. Bahkan, tingkat demokrasi di Malut
dalam kurun waktu tiga tahun (2009-2011) sempat masuk dalam kategori buruk. Namun, dalam pengukuran tiga tahun terakhir, menunjukan tren peningkatan dan berada pada kategori sedang.

“Ini menandakan sudah mulai matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi,” akuinya.

Fluktuasi angka lDl Malut tambah dia merupakan cerminan dinamika demokrasi di Malut. “IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan lDl mempakan refleksi realitas yang terjadi,” tukasnya.

Angka Indeks demokrasi Malut tidak jauh beda dengan indeks demokrasi Indonesia yang masih berada di level “sedang” dengan mengantongi nilai 72,39. Angka ini naik tipis dibanding indeks demokrasi tahun 2017 yang sebesar 71,11.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pergerakan indeks demokrasi dipengaruhi oleh
penurunan aspek kebebasan sipil yang turun 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46. Selain itu, aspek hak-hak politik juga turun 0,84 poin dari 66,63 menjadi 65,79. Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan di aspek lembaga demokrasi sebesar 2,76 poin dari 72,49 menjadi 75,25. “Kenaikan pada aspek lembaga demokrasi cukup tajam 2,76 sehingga ini bisa mengompensasi penurunan pada kebebasan sipil dan hak politik,” ujarnya.

Diakui, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Pada
tahun 2009 hingga 2013 indeks demokrasi Indonesia masih berada di bawah angka 60,
sementara sejak 2014 hingga 2018 konsisten di atas angka 70. “Jadi lima tahun pertama dan lima tahun terakhir sama-sama berkategori sedang tapi 5 tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan perbaikan,” ujarnya.(lfa/cnn/pur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *