HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Daerah (Pemda) baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) ternyata kembali belum juga mampu menekan angka kemiskinan.
Jangankan stagnan, jumlah warga miskin di Malut justru bertambah. Badan Pusat Statistik
(BPS) Malut mencatat jumlah penduduk kemiskinan di Malut pada Maret 2019 sebesar 84,60 ribu orang, atau 6,77 persen dari total jumlah penduduk Malut.
Angka ini meningkat dibanding data September 2018 yang tercatat sebanyak 81,93 ribu orang (6,72 persen dai total jumlah penduduk Malut). Itu artinya, dalam kurun waktu enam bulan, terjadi penambahan penduduk miskin sebanyak 2,7 ribu jiwa.
Kepala BPS Malut, Misfarudin menuturkan, peningkatan jumlah penduduk miskin terbesar
terjadi di perdesaan dibanding perkotaan. Di peredesaan jumlah penduduk miskin naik sebesar 0,20 persen dari 7,78 persen pada September 2018.
Sedangkan di perkotaan, kemiskinan bertambah sebesar 0,06 persen dari angka 4,21 persen pada September 2019. “Garis Kemiskinan pada Maret adalah sebesar Rp.444.650, atau naik Rp.9.369 (4,55 persen) dibandingkan September 2018 yang sebesar Rp.425.281,” katanya.
Walau begitu, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit penurunan dari 1,248 pada September 2018 menjadi 0,887 pada Maret 2019. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga ikut menurun dari 0,388 pada September 2018 menjadi 0,195 pada Maret 2019.
Menurutnya, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Gari Kemiskinan (GK) baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya hampir sama, yaitu beras dengan presnetase sebesar 21,84 persen di perkotaan dan 28,39 persen di perdesaan.
Kemudian juga rokok memberikan sumbangan terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 17,80 persen di perkotaan dan 11,28 persen di perdesaan. Sementara itu ikan tongkol/tuna/cakalang memberikan sumbangan terbesar ketiga yaitu sebesar 5,05 persen di daerah perkotaan dan 4,38 persen di daerah perdesaan.
“Sedangkan pada komoditi non makanan, pengeluaran untuk perumahan memberikan
kontribusi terbesar terhadap GK baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu sebesar 9,93
persen di daerah perkotaan dan 9,92 persen di daerah perdesaan,”terangnya. (lfa/pur)
