HARIANHALMAHERA.COM— Sesuai surat Dirjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) No.sr.02.06/ii/80/2021 tetang distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi covid-19, Provinsi Maluku Utara (Malut), Kota Ternate, dan Kota Tiodre Kepulauan, masuk dalam tahap I termin pertama vaksinasi, hari ini.
Selain tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 1.664 orang di Kota Ternate dan 1.123 orang di Kota Tidore Kepulauan, juga ditambah sebanyak 30 pejabat; 10 di Pemprov Malut, 10 lagi di Ternate, dan 10 Tidore.
Khusus di jajaran pejabat Pemprov Malut, rencana vaksinasi sempat melenceng dari rencana. Pasalnya, 10 pejabat yang sebelumnya sudah tercatat akan menjadi penerima vaksin, empat di antaranya batal.
Informasi diperoleh, awalnya Sekretaris Provinsi Samsudin A Kadir berhalangan batal menjadi penerima vaksin karena sakit. Kemudian disusul Direktur RSUD Chasan Boesoirie, dr. Syamsul Bahri, juga sakit.
“Sementara, Ketua Majaelis Ulama Indonesia (MUI) Malut Samlan Hi Ahmad, tiba-tiba memiliki agenda tugas mendadak ke Palembang. Dan satu lagi yang batal Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Malut dr. Marwan Polisiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Malut dr Idhar Sidi Umar.
Untuk enam pejabat lainnya, lanjut Idhar, hadir dan siap divaksin. Yakni, Rektor Universitas Khairun Prof. Dr. Husen Alting, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Malut Tri Wandiro, dan Kabid P2P Dinkes Malut dr. Rosita Alkatiri.
Kemudian, Wakapolda Malut Brigjen Pol Eko Para Setyo Siswanto, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malut dr. Alwia Assagaf, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Malut Muchlis Djainal, dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate dr. Aulianto.
“Yang berhalangan sudah diganti pejabat dari Kejaksaan Tinggi (Kajati), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinkes Malut dan, Kesra Malut,” terang Idhar.
Vaksinasi di Pronvinsi Malut disaksikan langsung Gubernur Abdul Gani Kasuba. Proses vaksinasi dilakukan sebagaimana petunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagaimana terlihat dalam vaksinasi perdana pada 13 Januari (kemarin) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).(lfa/fir)
